Deforestasi dan Isu Kehutanan Masih Jadi Tantangan Kepala Daerah Baru
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan diselenggarakan serentak Desember mendatang di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia. Beberapa masalah kehutanan seperti deforestasi dan kebakaran hutan masih menjadi tantangan kepala daerah terpilih, terlebih setelah disahkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya menyatakan, Pilkada periode ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, pemimpin daerah terpilih nanti merupakan generasi pertama yang akan menjalankan UU Ciptaker.
Dengan adanya regulasi ini, ia menyoroti perlindungan dan pengawasan hutan di masing-masing provinsi. Sebab, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, wewenang pemerintah daerah dalam mengelola hutan kian dipangkas.
Jika merujuk Undang-undang sebelumnya, dari 543 kewenangan pemerintah di bidang kehutanan, 56% dipegang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sementara 19% dikendalikan oleh provinsi, 17% dipegang oleh kabupaten dan 8% oleh presiden.
Namun dengan disahkannya UU Ciptaker, pusat masih mendominasi pengelolaan hutan di provinsi. Karena itu pihaknya khawatir, provinsi tidak memiliki wewenang spesifik pasca diberlakukannya UU Ciptaker.
Terlebih pemerintah provinsi sebagai pemilik wilayah lebih mengenal keberadaan hutan maupun gambut di wilayahnya. Namun saat ini, justru pemerintah daerah tidak memiliki wewenang luas dalam melaksanakan pengawasan hutan.
“UU Ciptaker memangkas berbagai kewenangan pemerintah daerah. Dengan kewenangan yang tersisa, harapannya pemerintah daerah perlu melindungi hutan alam dan lingkungan,” ujar Teguh dalam webinar yang diselenggarakan oleh Katadata dengan tema Nasib Hutan di Tengah Pilkada Kamis, (26/11).
Selain itu, wilayah yang melaksanakan pilkada nanti memiliki ekologis khas yang berkaitan dengan masa depan hutan Indonesia. Dari 9 provinsi dengan total 224 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada, beberapa di antaranya memiliki luas hutan alam sekitar 60 juta hektare.
Angka ini setara dengan 67% dari total hutan alam di Indonesia. Sementara luas ekosistem gambut di wilayah tersebut berkisar 13,9 juta hektare atau 64,3% dari total wilayah gambut di Indonesia.
“Tentu ini akan menjadi tantangan untuk masa depan iklim pasca pilkada,” katanya.
Kesembilan provinsi yang menggelar Pilkada bulan depan ini adalah provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
Tiga provinsi perserta pilkada tercatat memiliki hutan terluas, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah. "Yang menarik adalah rekam jejak deforestasi juga tinggi di 3 provinsi ini. Penggundulan hutan di 2003 dan 2008 terjadi seluas 2,6 jt hektare. Kalteng sendiri menyumbang 1,4 jt hektare," katanya.
Karenanya, pilkada tahun ini menimbulkan kekhawatiran jika tidak diproses dengan konsep perlindungan hutan dan masa depan lingkungan. Terlebih, jajak pendapat tentang harapan dan persepsi anak muda dan pilkada menunjukkan, 62% responden tidak mengetahui rekam jejak pasangan calon pemimpin daerahnya.
Jika masyarakat tidak mengetahui paslon yang hendak dipilih, pilkada tahun ini berdampak yang signifikan bagi masa depan hutan maupun lingkungan di Indonesia. Sehingga, pilkada harus dikawal dengan maksimal.
Sementara itu, jika mengacu tingkat ancaman deforestasi hutan di 9 provinsi tersebut, setidaknya ada empat level ancaman, yakni level berisiko, terancam, sangat terancam dan paling terancam. Di level berisiko, wilayah yang mengalami deforestasi ialah provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara juga Sulawesi Tengah.
Sedangkan provinsi yang terancam mengalami deforestasi ialah Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Adapun provinsi yang berada di level sangat terancam ialah Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Namun yang paling mengkhawatirkan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan berpotensi terancam deforestasi.
“Data ini kami tampilkan agar masyarakat aware terhadap situasi dan nasib hutan paska pilkada," ujar Teguh.
Karena, keberadaan hutan bergantung pada pemimpin. Begitu juga dengan paslon, meski sudah melewati proses penyusunan visi misi, pemimpin terpilih diharapkan bisa menjalankan program perlindungan hutan.
Survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menyebutkan, 82% calon kepala daerah didanai sponsor. Hal ini berujung adanya perjanjian kemudahan perijinan, termasuk sektor kehutanan.
Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Wawan Wardiana menyebutkan, dalam mendukung Pilkada tahun ini, pihaknya telah mengambil langkah guna menangani kasus korupsi calon kepala daerah.
Di sektor sumber daya alam, KPK menggunakan sistem informasi yang dapat terhubung dengan instansi terkait. Sebab, maraknya penebangan hutan secara ilegal menyebabkan negara merugi.
"Banyak dari kasus penebangan hutan, itu tidak dilaporkan ke pemerintah. Akibatnya, penerimaan pemerintah jadi berkurang. Karenanya, kami meluncurkan sistem informasi agar dapat terintegrasi dengan Kemenkeu," ujarnya.
KPK juga meminta masyarakat ikut mengawasi calon pemimpin daerah. Jika terjadi jual beli konsesi hutan, masyarakat diminta untuk melapor kepada pihak terkait.
"Kami di KPK melakukan beberapa penindakan. Tentu ini dilakukan berawal dari laporan masyarakat," katanya.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Sri Suwanto mengatakan, kawasan hutan konservasi di Kalimantan Tengah mencapai 1.630.828 hektare, sedangkan hutan lindung seluas 1.346.066 hektare.
Wilayah ini juga memiliki hutan produksi terbatas seluas 3.317.461 hektare, hutan produksi tetap seluas 3.796.785 hektare dan hutan produksi konversi seluas 2.232.595 hektare. Secara total, adapun kawasan hutan di Kalimantan Tengah seluas 12.342.748 hektare.
“Kalimantan Tengah berkontrubusi 25,3% dalam produksi CPO nasional. Berdasarkan data GAPKI, produksi CPO nasional pada Agustus 2019 mencapai 34.700.000 ton per tahun,” ujar Suwanto.
