Luhut Ingin Pelabuhan Patimban Turunkan Biaya Logistik di 4 Provinsi
Pelabuhan Patimban akan beroperasi terbatas pada Desember mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pelabuhan ini akan memberikan multiplier effect bagi penciptaan tenaga kerja maupun efisiensi logistik.
Luhut mengatakan, menghadapi ASEAN Connectivity 2025, pemerintah terus berpacu meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor logistik. Langkah ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional.
Melalui instruksi ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kinerja logistik nasional, melakukan perbaikan iklim investasi serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
“Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik hingga 18% terhadap PDB. Sehingga, Indonesia dapat bersaing dengan negara lain,” ujar Luhut dalam dialog publik online yang bertajuk Pelabuhan Patimban dan Kinerja Logistik Nasional Jum’at, (27/11).
Pelabuhan Patimban diharapkan mampu mengurangi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok yang mengakomodir lebih dari 50% lalu lintas kontainer internasional di Indonesia.
Ketika pelabuhan ini sudah terkoneksi dengan jalan tol, diharapkan dapat mengangkat potensi pembangunan 10 kawasan industri sepanjang koridor utara Jawa Barat dengan proses distribusi lebih tinggi dan efisien.
"Maka pada akhirnya bisa mendorong penurunan biaya logistik khususnya di wilayah DKI jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten," katanya.
Dengan bergeliatnya aktivitas ekonomi dan masuknya investasi baru, diharapkan bisa memberi manfaat kepada masyarakat sekitar dengan estimasi penyerapan 149 ribu tenaga kerja baru. Angka ini diperkirakan terus bertambah dengan target 4,3 juta lapangan kerja dalam 10 tahun mendatang.
"Biaya logistik juga diharapkan bisa ditekan dengan mendekatkan pusat produksi industri manufaktur ke outlet pelabuhan," ujar Luhut.
Karena waktu tempuh dari kawasan industri di Jawa Barat ke pelabuhan tersebut saat ini mencapai 4-5 jam. Adanya pelabuhan dan akses tol waktu tempuh diperkirakan bisa mencapai 1 jam sehingga biaya transportasi akan lebih murah.
Senada, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya mengatakan, Patimban menjadi solusi dalam pengembangan ekonomi dan menekan biaya logistik di Indonesia. “Mudah-mudahan dengan adanya pelabuhan Patimban, Indonesia bisa bersaing dengan pangsa pasar logistik dunia,” katanya.
Sementara itu Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, dengan beroperasinya pelabuhan baru ini dapat menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Utilasi truk kontainer pun meningkat dengan menyingkatkan jarak tempuh dari industri manufaktur ke pelabuhan.
Meski demikian, pembangunan Patimban perlu diimbangi dengan upaya peningkatan iklim usaha agar bisa terhubung dengan terminal. Termasuk menaikkan volume ekspor impor sehingga mendapat kontribusi yang signifikan.
Oleh karena itu dia mendorong pembangunan depo container di kawasan Rebana Metropolitan (Cirebon, Subang, Majalengka) pun segera dilakukan. Depo container harus dibangun dengan jarak tempuh yang singkat dengan gateway Patimban.
“Jangan sampai kasusnya terjadi seperti di Kuala Tanjung, dimana akses depo containernya itu jauh diakses,” kata dia.
Ia juga menekankan, pembangunan Patimban dan kawasan industri harus memberi dayaguna bagi penduduk sekitar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pun perlu ditumbuhkan agar menjadi penunjang bagi industri besar lainnya.
