Berbagai Jurus Pemerintah Cegah Sunat Bansos Berulang

• Presiden terus mengulang instruksi agar penyaluran bansos tak dipotong
• Kemensos siapkan program non tunai demi mencegah bantuan disunat
• Pakar menilai masih ada celah potensi masalah dalam pemberian bansos 

Pembenahan dalam penyaluran bantuan sosial menjadi perhatian pemerintah. Bahkan, hal tersebut disampaikan  berulang kali disampaikan Presiden Joko Widodo.

Jokowi pertama kali menyinggung perlunya masyarakat menerima bansos secara utuh saat Rapat Terbatas Persiapan Penyaluran Bansos Tahun 2021 (29/12/2020). Kali kedua disampaikan Presiden saat Peluncuran Bantuan Tunai se-Indonesia Tahun 2021 pada Senin (4/1).

"Ini juga saya ulang-ulang terus agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga yang tidak datang," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1).

Jokowi pun sempat menyinggung adanya kejadian potongan bansos di Jabodetabek. Mantan Wali Kota Solo itu berharap agar peristiwa di Jabodetabek tersebut tidak terulang kembali.

Bukan tanpa sebab, penyaluran bansos ini sempat membuat Juliari Batubara tersandung kasus hukum. Ia harus digantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial lantaran ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan praktik rente dalam pengiriman bantuan.

Auditor negara pun melihat adanya potongan pada bansos sehingga masyarakat menerima nominal yang lebih rendah. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai sembako sebesar Rp 300 ribu terpotong lantaran adanya ongkos angkut maupun goodie bag.

Adapun masing-masing penanganan membutuhkan biaya Rp 15.000. “Nah untuk produknya sendiri sudah Rp 270 ribu. Dalam produk ini, masih ada pula ongkos packing dan biaya lain. Kalau diakumulasi, bisa jadi harga yang diterima di bawah itu,” ujar Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Michael Rolandi di kantor BNPB, Rabu (23/12).

Michael membenarkan adanya permasalahan terhadap kualitas maupun jumlah sembako. Dari sisi kualitas, terdapat masyarakat yang menerima sembako dengan kualitas rendah.

Dia memberi contoh, masyarakat yang harusnya mendapat beras premium, justru menerima beras yang berkualitas rendah. Sementara dari segi jumlah, terdapat barang yang tidak sesuai untuk dibayarkan.

Bahkan Michael mengatakan dalam penyediaan masih ada pihak lain yang ikut menyalurkan sembako. Padahal, mereka tidak memiliki wewenang maupun tanggung jawab terhadap pengadaan bansos. “Beberapa penyedia ini sifatnya dadakan, padahal dia bukan sebagai penyalur sembako,” katanya.

Risma sebenarnya telah menyoroti masalah ini usai dilantik sebagai Mensos dua pekan lalu. Ia berniat mengubah skema penyaluran menjadi non tunai agar masyarakat langsung menerima bantuan dengan nominal penuh. 

Hal ini penting lantaran jumlah tiga bantuan yang disalurkan bulan Januari mencapai Rp 13 triliun. Angka tersebut terdiri dari Rp 7,1 triliun untuk PKH, Rp 3,7 triliun untuk bantuan sembako, dan Rp 3 triliun untuk bantuan tunai di 34 provinsi.

Pemerintah pun mengganti program kartu sembako di Jabodetabek dengan Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp 200 ribu per bulan per keluarga. Penyaluran akan dilakukan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara), yaitu Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, dan Bank BTN.

Kemensos akan memperbaharui mekanisme pemberian kartu sembako guna mencegah terjadinya penyelewengan. Nantinya, keluarga penerima manfaat (KPM) dapat memberikan laporan kepada Kemensos terkait bantuan yang diterima.

Selain itu, bantuan yang digunakan untuk membeli hal yang tidak diperlukan akan dilakukan evaluasi oleh Kemensos. "Kalau mekanisme itu terjadi kami akan lakukan evaluasi untuk penerima bantuan," kata Risma.

Tak hanya itu, Kemensos akan memanfaatkan e-warong untuk pemanfaatan program sembako. Sembako dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan karbohidrat yaitu beras, jagung, sagu. Kemudian, protein hewani berupa telur, daging ayam, daging sapi, ikan segar.

Selanjutnya, protein nabati berupa kacang-kacangan, tahu tempe, serta sumber vitamin dan mineral berupa sayur mayur dan buah-buahan. "Kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan miras," kata Risma.

Adapun Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras mengatakan pihaknya akan memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, Kemensos terus melakukan perbaikan data penerima bantuan.

Cara yang akan dilakukan dengan mencocokkan data Kemensos dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). "Terutama bansos khusus seperti bansos tunai dan bansos sembako," ujar dia pada Selasa (29/12).

Ganti Dengan Barang

Adapun pakar berharap pemerintah segera mengubah bansos dari berbasis barang ke transfer uang. Menurutnya, pengawasan menjadi lebih mudah dibandingkan bansos dalam bentuk barang.

"Kalau berbentuk barang saat pengadaan sembako saja rawan suap dan mark up," ujar Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara saat dihubungi Katadata.co.id.

Sementara, bantuan yang bersifat transfer tunai dapat ditelusuri transaksinya lantaran tercatat di perbankan. Namun, penggantian bansos dalam bentuk barang menjadi tunai bukan berarti tak memiliki celah.

Bhima menilai, ada kecenderungan pungutan dilakukan setelah bantuan diberikan, kemudian penerima manfaat diminta menyetorkan sejumlah uang ke oknum pejabat di level daerah.  Hal tersebut diharapkan dapat diantisipasi oleh pemerintah pusat.

"Jadi pola bansos berubah, punglinya juga berubah dari hulu ke hilir. Aparat penegak hukum dan pengawas harus lebih sigap melihat celah ini," kata Bhima.

Di sisi lain, efek dari bantuan yang bersifat tunai diperkirakan lebih besar. Sebab kebutuhan setiap keluarga berbeda. Hal ini diharapkan dapat mendorong penerima bantuan untuk langsung membelanjakan bansosnya.

Sementara, Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet bilang BST menjadi salah satu alternatif untuk mencegah adanya potongan dalam pemberian bansos. Pemerintah juga perlu memastikan penyaluran bantuan dilakukan tanpa perantara.

Namun, ada alternatif lain yang bisa juga jadi pilihan pemerintah, salah satunya menggunakan sistem e-warong meski ada keterbatasan. "Sistem sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya hanya saja memang masih terbatas pada satu program saja (PKH)," ujar dia. 

Ia pun menilai, perlu ada sejumlah perbaikan seperti pembaharuan jumlah basis data e-warong mengingat program sudah dimulai dari 2016. Selain itu, pemerintah perlu memastikan e-warong telah terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia.

Selain itu, Kemensos perlu menyempurnakan regulasi program, seperti petunjuk teknis operasional, mendorong berbagai pihak agar segera merampungkan kerja sama tertulis, serta sosialisasi regulasi dan rincian kepada semua pemangku kepentingan di daerah.

Adapun PT Pos Indonesia mengerahkan 21 ribu pegawai untuk menyalurkan bansos hingga daerah. Mereka juga menyiapkan sejumlah langkah agar masyarakat penerima benar-benar mendapatkan bantuan.

Beberapa langkah itu yakni perencanaan dari kantor pusat hingga kantor pos, koordinasi dengan lembaga lain, hingga pertanggungjawaban usai pelaksanaan. "Dengan kompetensi yang dimiliki, kami bisa jalankan sebaik-baiknya," kata Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemaidi dalam keterangan tertulis, Senin (4/12).