Potensi Ketidakadilan Sosial di Balik Vaksinasi Mandiri oleh Swasta

Para pengusaha mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Sehingga program itu dapat berjalan dengan cepat agar pandemi berakhir dan ekonomi kembali pulih.

Namun, wacana tersebut bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Co-Leader LaporCovid19 Irma Hidayana menilai skema vaksin virus corona secara mandiri dapat menyebabkan ketidakadilan sosial. Sebab, hanya masyarakat yang memiliki finansial yang baik yang bisa memperoleh vaksin terlebih dahulu. 

Padahal menurut Irma, akses terhadap fasilitas dan layanan kesehatan merupakan hak semua orang dan dijamin oleh negara. “Dalam Peraturan Pemerintah mengenai vaksin sudah jelas tertulis bahwa pemerintah menjamin dan melaksanakan vaksinasi, yang artinya semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan vaksin,” ujar Irma dalam acara "Lindungi Hak Kesehatan Warga dan Keamanan Pelapor" pada Senin (25/1).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa seluruh kebijakan kesehatan masyarakat harus memuat tiga prinsip penting yakni justice, benefition, dan maleficient. Hal itu untuk menjamin kesetaraan dalam memperoleh layanan dan fasilitas kesehatan. 

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa pihak swasta dapat berperan dalam program vaksinasi dengan membantu pemerintah menyediakan ruang penyimpanan vaksin. Pasalnya, vaksin Covid-19 harus ditempatkan dalam ruang pendingin minimal 2-8 derajat Celcius agar tidak rusak. 

Pihak swasta juga dapat berperan menyediakan dan memperbaiki data penerima vaksin secara terintegrasi. Bantuan tersebut dapat berupa dana, teknologi informasi, pendataan, dan sebagainya.

Senada dengan Irma, Chief Strategist CISDI Yurdhina Meilisa mengatakan bahwa vaksinasi mandiri memungkinkan orang-orang yang rentan tidak mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Apalagi, jumlah vaksin virus corona saat ini masih terbatas. 

Di sisi lain, terdapat masalah distribusi dan tenaga kesehatan yang menyuntikan vaksin. Menurut dia, jalur distribusi dan tenaga kesehatan yang bertugas akan terbatas karena digunakan untuk vaksinasi mandiri an pemerintah.

"Vaksinasi mandiri ini tak hanya bicara mengenai benar salah semata, tetapi ada banyak hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melanggengkan upaya tersebut," ujar Yurdhina.

(Penyumbang bahan: Ivan Jonathan)