Pemerintah Sebut Selalu Minta Masukan Ahli dalam Penanganan Pandemi

Pemerintah baru saja menggelar pertemuan dengan ahli epidemiologi untuk mendapatkan masukan terkait penanganan Covid-19. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito, mengatakan pertemuan dengan ahli epidemiolog yang digelar pada Kamis (4/1) bukanlah yang pertama kali.

Wiku menyebut pemerintah sering mengundang para ahli untuk membahas kebijakan terkait pandemi. "Satgas Penanganan Covid-19 juga memiliki Tim Pakar untuk memberikan masukan kepada pemerintah," ujar Wiku kepada Katadata.co.id pada Jumat (5/2).

Salah satu kebijakan yang berasal dari masukan para ahli ialah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  Menurut Wiku, kebijakan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan epidemiologi dan kesehatan masyarakat.

Tujuannya untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar patuh protokol kesehatan. Sehingga dapat menekan laju penularan virus corona.

Pemerintah mengumpulkan ratusan ahli epidemiologi pada Kamis (4/2) . Pertemuan itu dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbowo, serta Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. 

Adapun para ahli yang ikut hadir di antaranya Ketua Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia Haryadi Wibisono, Tim Mahadata Universitas Indonesia (UI), Epidemiolog UI Pandu Riyono, dan Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman.

Wiku mengatakan masukan para ahli yang disampaikan pada diskusi virtual pada Kamis (4/2) masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait. Adapun para ahli mengajukan beberapa pertimbangan dalam diskusi tersebut. 

Salah satunya terkait peningkatan tes, telusur, dan tindak lanjut (3T). Untuk mencapai hal tersebut, Hariadi mengusulkan agar pemerintah menyediakan fasilitas tes dengan jarak dan harga yang terjangkau.

"Untuk tracing harus melibatkan seluruh unsur masyarakat di tingkat kelurahan atau keluarga di bawah tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat," ujar Hariadi dalam siaran pers pada Kamis (4/2).

Usulan lainnya datang dari Tim Mahadata UI yang meminta pemerintah mengurangi pergerakan penduduk untuk menekan kasus Covid-19. Mereka menyarankan pemerintah tetap melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, pelaksanannya harus diperketat demi mengurangi mobilitas penduduk.