Survei: Mayoritas Masyarakat Dukung PPKM Mikro untuk Menekan Covid-19

Guna mengurangi laju penularan Covid-19, pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sampai tingkat terkecil, yaitu RT sejak 9 Februari 2021. Kebijakan ini berlaku di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Berdasarkan survei SMRC yang melibatkan 1.220 responden pada 28 Februari – 8 Maret 2021 diketahui terdapat sekitar 52 persen warga yang sadar bahwa pemerintah menetapkan PPKM mikro. Dan dari responden yang mengetahui, sekitar 68 persen di antaranya setuju dengan kebijakan ini.

Sebagian besar dari mereka menyakini bahwa PPKM mikro cukup berpengaruh untuk menurunkan laju penularan Covid-19, sebanyak 55 persen responden. Sementara 44 persen bersedia memilih untuk menjalani PPKM mikro secara ketat demi menekan penyebaran Covid-19 meskipun penghasilan mereka menurun. Hal ini menunjukkan membaiknya kesadaran masyarakat atas risiko pandemi virus corona.

Pandemi Covid-1 di Indonesia berlangsung sekitar setahun terakhir, terhitung sejak Maret 2020. Sejauh ini, tingkat kematian akibat penyakit ini mencapai sekitar 144 jiwa per sejuta penduduk, atau yang tertinggi di Asia Tenggara.

PPKM Saat Ramadan

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa memasuki Ramadan tahun ini, PPKM mikro akan semakin diperketat. Saat ini pun tengah berlangsung perpanjangan PPKM hingga 5 April 2021.

"Arahan Bapak Presiden, kriteria diperketat. Sesudah 5 April, kami akan memperketat kriteria PPKM mikro ini," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengutip Katadata.co.id, Jumat (26/3).

Airlangga juga mengutarakan, pemerintah akan memperluas cakupan penerapan PPKM di lima provinsi. Perluasan PPKM akan mengacu pada data perkembangan kasus Covid-19 di setiap wilayah.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 tengah terjadi di beberapa negara. Di Eropa, peningkatan kasus terjadi karena mobilitas masyarakat yang agresif sehingga strain baru merebak. Sejalan dengan kondisi yang ada, pemerintah berharap, Indonesia tidak mengalami lonjakan kasus seperti Eropa.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta keseimbangan pada kebijakan PPKM. "Agar hasil yang sudah bagus karena PPKM mikro dan vaksinasi, kita tidak kehilangan momentum perbaikannya," ujar Budi.