Efektivitas Vaksinasi Covid-19 Demi Indonesia 2045
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) mengestimasikan 70 persen penduduk di Jawa dan Bali dapat tervaksinasi per Oktober 2021. Ini sejalan dengan target membentuk kekebalan populasi melalui vaksinasi dalam waktu 15 bulan. Semakin efektif vaksinasi maka target menjadi negara besar pada 2045 lebih realistis.
Sekretaris Eksekutif KPC PEN Raden Pardede mengatakan, per 24 Maret 2021 sudah sekitar 477.000 penduduk divaksinasi per hari. Oleh karena itu, imbuhnya pada Mei 2021 diharapkan bisa mencapai 1 juta orang, sehingga pada Juni sudah lebih dari 1 juta.
“Alhasil, target kita tahun ini 181,5 juta penduduk divaksin bisa tercapai. Angka ini merupakan magic number untuk bisa mendapatkan herd immunity. Bahkan, ditargetkan bukan hanya dalam 15 bulan melainkan per akhir tahun bisa tercapai. Kami berusaha keras untuk itu,” katanya dalam salah satu sesi diskusi Katadata IDE 2021 yang terealisasi berkat dukungan Rajawali Foundation, Kamis (25/3/2021).
Pada tataran global, jumlah vaksin berkisar 6 miliar dosis di dunia tapi ini bukan hanya untuk Covid-19 melainkan pula untuk TBC dan polio. Sementara itu, jumlah vaksin Covid-19 yang dibutuhkan di dunia sekitar 11 miliar dosis untuk populasi penduduk sekitar 5,5 miliar orang, dengan catatan per orang memperoleh dua dosis vaksin.
Guna mencapai herd immunity atau kekebalan populasi di dunia maka dibutuhkan 70 persen penduduk divaksinasi. Dengan perkiraan penduduk dunia sekitar 7,7 miliar maka yang harus divaksinasi setidaknya 5,5 miliar orang.
Namun, dalam praktiknya keterbatasan pasokan vaksin Covid-19 menjadi tantangan tersendiri, tidak hanya bagi Indonesia melainkan pula bagi negara-negara lain. Keterbatasan vaksin Covid-19 juga dapat menjadi tantangan bagi RI untuk menjadi negara besar pada 2045 mendatang.
Tantangan 2045
Pemerintah pada 2019 meluncurkan visi Indonesia 2045 dengan target menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kelima di dunia dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai US$ 7,3 triliun dan pendapatan per kapita US$ 25.000. Profesor emeritus bidang ekonomi Universitas Boston, Amerika Serikat, Prof. Gustav Fritz Papanek memaparkan lima pilar pembaruan ekonomi yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai target visi 2045.
Ia mengatakan, perubahan tersebut sulit dilakukan namun akan menjadi masalah jika tidak dilakukan. Ekonomi akan tumbuh dengan lambat dan menyebabkan kesenjangan pendapatan yang sangat besar.
“Perubahan ini memang sulit tetapi manfaatnya sangat besar karena karena orang-orang yang ekonominya tertinggal ini akan marah ketika mereka melihat hanya segelintir orang yang mendapat manfaat dari pembangunan,” kata Gustav dalam acara IDE 2021 pula.
Lima pilar pembaruan ekonomi yang dimaksud Prof. Gustav yaitu, satu, menurunkan nilai rupiah (devaluasi) untuk meningkatkan daya saing ekspor. Tetapi agar manfaat devaluasi dapat dirasakan, perlu ada kompensasi terhadap harga barang-barang kebutuhan pokok untuk masyarakat miskin. Ini dibutuhkan untuk meredam dampak devaluasi mata uang terhadap inflasi.
Kedua, pemerintah harus mensubsidi kebutuhan para pekerja mulai dari kebutuhan sehari-hari, kesehatan, transportasi, dan lainnya untuk meningkatkan pendapatan riil mereka.Yang ketiga, memastikan investasi infrastruktur untuk mendorong sektor manufaktur berorientasi ekspor dan juga pariwisata.
“Kami merekomendasikan 15% dari dana investasi infrastruktur digunakan untuk pembangunan di tempat-tempat wisata,” ujarnya.
Keempat, meningkatkan pendapatan pemerintah secara substansial untuk membiayai perubahan kebijakan lainnya. “Kami merekomendasikan program jaminan kerja untuk mempekerjakan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur lokal,” kata Gustav.
Serta terakhir, perubahan di semua pendidikan menengah dan pengembangan selektif di tingkat universitas agar perubahan yang dilakukan dapat berhasil. Dalam hal ini dibutuhkan peran serta berbagai institusi untuk melahirkan SDM yang berkualias demi industri yang kompetitif.
Dalam pemaparannya ia mengatakan bahwa di Indonesia ada 20 juta pekerja yang termasuk ke dalam “surplus workers” yang tenaga kerjanya tidak ada permintaan sehingga meningkatkan jumlah masyarakat perekonomiannya tertinggal.
Menurutnya ada dua kelompok pekerja di Indonesia yang mendapatkan pekerjaan karena adanya kebutuhan akan pekerja, yaitu pekerjaan di sektor formal seperti konstruksi, manufaktur, transportasi dan komunikasi.
“Namun jumlah lapangan pekerjaan di sektor tersebut tidak cukup untuk mempekerjakan seluruh angkatan kerja atau labor force yang ada,” kata Gustav. “Pada 2020 ada dua juta orang yang bergabung dengan angkatan kerja namun jumlah pekerjaan yang ada hanya sekitar satu juta.”
Sebelum mencapai cita-cita Indonesia pada 2045, agaknya perlu fokus membenahi kondisi terkini negeri ini. Pasalnya, pemerintah dan masyarakat kini terus berjibaku dengan pandemi Covid-19. Menteri Keuangan 2013 – 2014 Chatib Basri menekankan bahwa pada dasarnya tidak ada satu pun negara yang seketika siap menghadapi pandemi.
“Kita juga perlu tekankan, recovery path kita tidak buruk untuk Indonesia. Tentang vaksinasi pun, kita bukan yang terbaik tetapi juga bukan yang terburuk. Apalagi, negeri ini memiliki geografis yang tidak mudah dalam distribusi dan logistik. Untuk improve kondisi pandemi ini, pertama yang harus dipacu adalah daya beli,” ucap Chatib.
Lebih jauh, Presiden Rajawali Foundation Jonathan Pincus mengutarakan bahwa terkait daya beli, yang perlu diperhatikan bukan hanya soal berapa banyak yang bisa dibelanjakan. Tapi, imbuhnya, juga soal bagaimana membelanjakannya.
“(Menggerakkan daya beli) melalui bansos misalnya, sehingga ini tentang bagaimana menyalurkan bansos secara tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Sebab, mereka kehilangan pekerjaan selama pandemi ini, misalnya,” tutur Jonathan.
