RSPAD Janji Akan Terbuka ke BPOM Soal Efek Samping Vaksin Nusantara
Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto menyatakan akan menjaga penelitian vaksin Nusantara sesuai kaidah ilmiah. Oleh sebab itu mereka akan terbuka soal efek samping vaksin dari sel dendritik ini kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sel dendritik dikembangkan dari teknik terapi kanker dan harus melewati penelitian untuk penggunaannya pada Covid-19. Sedangkan BPOM mencatat 71,4 persen relawan uji klinis tahap I vaksin Nusantara mengalami Kejadian Tak Diinginkan (KTD), berupa nyeri otot hingga gatal-gatal.
"Penelitian terhadap manusia akan dilaporkan kepada BPOM. Semua gejala tidak ada yang ditutupi," ujar Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD Brigjen TNI Nyoto Widyo Astoro saat menggelar konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta, yang disiarkan lewat Kompas TV, Senin (19/4).
Adapun, Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) yang ditemukan pascavaksinasi Nusantara dianggap lumrah. Sebab, vaksinasi umumnya menimbulkan gejala seperti sakit pada tempat penyuntikan, lemas, demam, dan sebagainya. Meski begitu, efek samping tersebut masih dikategorikan normal serta telah dicatat oleh tim peneliti.
Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayor Jenderal Tugas Ratmono mengatakan, TNI mendukung inovasi vaksin Nusantara . Meski demikian temuan tersebut tetap harus menjunjung tinggi kaidah keilmuan. "Baik tahapan inovasi, termasuk tahapan penelitian," ujar dia.
Sebelumnya, TNI menyatakan Vaksin Nusantara yang dikembangkan Terawan Agus Putranto bukan merupakan program mereka. Hal ini untuk menjawab polemik lantaran RSPAD Gatoto Soebroto digunakan untuk pemberian vaksin Covid-19 tersebut.
"Bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," kata Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Achmad Riad saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (19/4) dikutip dari Antara.
TNI juga siap mendukung berbagai inovasi seperti vaksin dan obat-obatan dalam negeri asalkan memenuhi tiga syarat yang ditetapkan BPOM. Ketiganya adalah memenuhi aspek keamanan, efikasi, dan kelayakan. Selain itu, penggunaan fasilitas kesehatan serta ahli kesehatan akan diatur dengan mekanisme kerja sama. “Serta tanpa mengganggu tugas kedinasan kesatuan,” kata Riad.
