Muhadjir: Pengawasan Vaksin Nusantara di Kemenkes Sesuai Arahan Jokowi
Pemerintah mengalihkan pengawasan Vaksin Nusantara dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Jokowi meminta jajarannya untuk memberi perhatian terhadap inovasi dalam negeri dan langkah terobosan. Muhadjir pun memastikan akan ada terobosan di luar pakem.
"Ini sejalan dengan pengarahan Presiden, walaupun beliau tidak memberi arahan secara spesifik," kata Muhadjir saat dihubungi Katadata, Selasa (20/4).
Muhadjir menjelaskan, penandatanganan kesepahaman tripartit antara Kepala BPOM Penny Lukito, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa telah dilakukan. "Sebetulnya bisa saja penandatangan dilakukan oleh pejabat yang lebih rendah," ujar dia.
Dengan demikian, penelitian vaksin Nusantara dialihkan dari BPOM ke Kemenkes. Selain itu, penelitian dilakukan berbasis pelayanan dan dilakukan oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.
Muhadjir mengakui, penelitian vaksin Nusantara selama ini terkendala oleh prosedur. Vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu dinilai tidak memenuhi kaedah dan standar yang ditetapkan BPOM saat uji klinis fase I.
Untuk itu, kesepahaman tripartit tersebut diharapkan menjadi solusi. Kesepahaman itu juga menujukkan sikap pemerintah yang memberi perhatian serius terhadap semua penelitian, termasuk terobosan baru untuk mengakhiri pandemi.
"Sebagai solusi agar kontroversi vaksin Nusantara bisa selesai dengan mendatangkan hikmah," katanya.
Sementara, Jokowi turut mengomentari pengembangan Vaksin Nusantara yang bikin ramai belakangan ini. Jokowi heran penelitian vaksin Covid-19 malah jadi perdebatan politik.
Menurut Jokowi, pengembangan vaksin seharusnya berada di ranah ilmiah. Ia juga berharap seluruh pihak Bersatu dalam upaya mengakhiri penularan Covid-19. “Ini masak politikus, lawyer (pengacara) ngurusin vaksin, apa urusannya?,” kata Presiden, Selasa (20/4) dikutip dari Antara.
Jokowi sendiri mendukung penuh segala penelitian demi menangani pandemi. Dia mengatakan salah satu vaksin yang progres pengembangannya cukup positif adalah Vaksin Merah Putih yang dikembangkan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta enam perguruan tinggi. “Meskipun mungkin baru 2022 selesai dan bisa digunakan,” katanya.
Sebelumnya uji klinis vaksin Nusantara dihentikan usai pertemuan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito, Senin (19/4).
BPOM nantinya hanya memberikan pedoman untuk melaksanakan penelitian tersebut. Lalu, Kementerian Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai sel dendritik untuk menambah kekebalan tubuh dari virus SARS-CoV-2 alias Covid-19.
"Jadi, ini akan diperlakukan sebagai penelitian yang bersifat privat dan bukan kelanjutan dari uji klinis selama ini," ujar salah seorang sumber kepada Katadata.co.id.
