MK Tolak Uji Formil UU KPK yang Diajukan Eks Pimpinan KPK

Rizky Alika
4 Mei 2021, 17:03
UU KPK, MK
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah), Suhartoyo (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan) membacakan putusan perkara di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penolakan itu dibacakan dalam sidang putusan 79/PUU-XVII/2019 pada Selasa (4/5).

Hakim menilai keberatan yang diajukan oleh para pemohon tidak beralasan menurut hukum. "Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/5).

Namun, satu orang hakim Wahiduddin Adams memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal permohonan pengujian formil revisi UU KPK. Ia menilai, revisi UU KPK telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental.

Perubahan ini sangat tampak dilakukan dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat serta dilakukan pada momentum yang spesifik, yaitu hasil pemilihan presiden (pilpres) dan hasil pemilihan umum legislatif (pileg).

Selanjutnya, ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU, beberapa hari menjelang masa berakhirnya anggota DPR periode 2014-2019. Pengesahan juga dilakukan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama.

"Singkatnya pembentukan UU a quo jelas berpengaruh secara signifikan terhadap sangat minimnya partisipasi masyarakat, minimnya masukan yang diberikan oleh masyarakat," ujar Anwar saat membacakan pendapat Wahiduddin.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...