Menkes: Vaksin Berbayar Individu Tak Gunakan Hibah Sinopharm dari UEA
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi berbayar untuk individu menggunakan jenis Sinopharm yang dibeli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan industri. Hal ini menjawab isu vaksin Covid-19 yang dijual adalah hibah dari Uni Emirat Arab.
Pemerintah saat ini sedang mengatur adanya vaksin berbayar bagi individu. Namun beredar isu bahwa vaksin yang akan digunakan adalah 500 ribu dosis Sinopharm yang dihibahkan Uni Emirat Arab.
“Vaksin Sinopharm ini (untuk berbayar) dibeli industri dan BUMN, kalau hibah probadi Raja UEA tidak dijual oleh Bio Farma,” kata Budi saat rapat di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (13/7) dikutip dari Antara.
Vaksin hibah ini awalnya akan digunakan untuk calon jamaah haji. Namun karena pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci dibatalkan, maka akan dialokasikan kepada difabel. “Ini diberikan ke difabel yang ada di zone merah,” kata Budi.
Ia lalu kembali menjelaskan alasan pemerintah menggelar program vaksinasi berbayar untuk individu. Langkah ini dilakukan demi mempercepat laju program Gotong Royong.
Budi menjelaskan, ide ini awalnya muncul dari rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rapat, diketahui pemberian vaksin Gotong Royong baru mencapai 300 ribu dari target 1,5 juta dosis.
“KPC-PEN elihat bahwa vaksin Gotong Royong itu speed-nya perlu ditingkatkan,” kata Budi
Ide tersebut dibahas lagi dalam rapat kabinet tanggal 28 Juni. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ide ini sehingga keputusan vaksinasi berbayar ini diambil.
Maka rapat merumuskan beberapa strategi mempercepat laju penyuntikan vaksinasi. Pemerintah memutuskan memperluas layanan vaksinasi ke rumah sakit, anak, ibu hamil dan menyusui, hingga berbayar untuk individu.
“Karena swasta seharusnya lebih cepat gerakannya untuk mengakselerasi cakupan vaksinasi ini,” kata Budi.
Budi mengatakan vaksin Gotong Royong tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara namun anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Selain itu program ini hanya menggunakan vaksin merek Sinopharm dan CanSino agar tak berbenturan dengan pemerintah.
“Diskusinya waktu itu disampaikan bahwa karena ini dapat meringankan beban APBN. Itu landasan pemikiran pemerintah,” ujar Budi.
Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan bahwa pengadaan vaksin virus corona yang digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong untuk badan usaha maupun individu, hingga pelaksanaan vaksinasi, tidak menggunakan dana APBN.
Dia menyebutkan bahwa pendanaan Vaksinasi Gotong Royong serta pelaksanaannya menggunakan keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi yang dilakukan oleh holding farmasi BUMN. Hal ini untuk memperluas akses vaksin bagi masyarakat.
