Pegawai Non-aktif KPK Gugat Hasil TWK ke Komisi Informasi Pusat
Sebanyak 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Perwakilan pegawai yang tidak lolos itu pun menggugat keterbukaan informasi TWK ke Komisi Informasi Pusat.
"Sebanyak 11 pegawai KPK menggugat keterbukaan informasi kepada Komisi Informasi Pusat," kata perwakilan TIM75 Hotman Tambunan dalam keterangannya, Selasa (10/8).
Menurutnya, gugatan diajukan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi atas hasil TWK. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masing-masing pegawai yang mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh data data pribadi seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan ini.
Syaratnya, pegawai memberikan persetujuan tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) untuk mengakses informasi dimaksud. Para pegawai KPK teleh mengajukan permohonan melalui mekanisme PPID sesuai dengan undang-undang.
"Namun KPK tetap tidak memberikan informasi hasil TWK," ujar dia.
Adapun, informasi yang diajukan oleh para pegawai KPK antara lain dasar hukum penentuan unsur-unsur pengukuran asesmen TWK, dasar hukum penentuan kriteria, kertas kerja assessor, berita acara penentuan lulus atau tidak lulus, serta hasil asesmen TWK masing-masing pegawai.
Gugatan keterbukaan informasi pun dilakukan karena para pegawai telah mengajukan permohonan informasi publik terkait hasil TWK, melalui mekanisme PPID KPK, dalam rentang waktu 28 Mei-9 Juni 2021. Para pegawai telah menunggu 10+7 hari kerja untuk mendapatkan jawaban.
Kemudian, pihaknya juga mengajukan keberatan ke atasan PPID KPK, yakni Sekretaris Jenderal. Hasilnya, respons yang disampaikan oleh KPK dalam rentang waktu 5-6 Agustus 2021, permohonan informasi hasil TWK masing-masing pegawai KPK tidak dapat diberikan.
"Alasannya, KPK merujuk kepada BKN bahwa hasil TWK pegawai KPK masuk dalam klasifikasi rahasia negara," kata Hotman.
Pihaknya pun menilai, klasifikasi ini bertentangan dengan yang terjadi pada 5 Mei 2021. Hasil tes wawasan kebangsaan tersebut telah dipertunjukkan kepada beberapa pegawai struktural.
"Namun tak ada akses sama sekali bagi 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," ujarnya.
Untuk tetap bisa mengakses hasil TWK, para pegawai mendaftarkan sengketa informasi kepada Komisi Informasi. Harapannya para pegawai bisa mendapatkan akses informasi hasil TWK.
Sebagaimana diketahii, hasil TWK yang diikuti oleh seluruh pegawai KPK telah menetapkan 75 pegawai KPK berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Para pegawai berstatus TMS tersebut diperintahkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung. Hal ini sesuai dengan SK Nomor 652 Tahun 2021 dan Berita Acara per tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh 6 Pimpinan lembaga.
Sementara, Berita Acara tertanggal 25 Mei 2021 menyebutkan pemberhentian pegawai paling lambat sampai dengan 1 November 2021.
Hotman dkk pun menilai, hasil TWK telah memberi stigma kepada 51 pegawai TMS sebagai warga negara yang tidak bisa dibina. "Sehingga sudah sepantasnya, pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus mengetahui alasan-alasan yang disimpulkan oleh para asesor melalui asesmen TWK tersebut," ujar dia.
