Kubu Moeldoko Gugat AD/ART Demokrat, Pendukung AHY Kritik Peran Yusril
Perseteruan kursi ketua umum Partai Demokrat terus berlanjut. Babak baru dimulai dengan kubu Moeldoko mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).
Beberapa mantan anggota Partai Demokrat yang bergabung di kubu Moeldoko menggandeng Yusril Ihza Mahendra, sebagai kuasa hukum dalam uji materi tersebut.
Politisi Demokrat pendukung Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bereaksi keras atas langkah Yusril Ihza Mahendra yang mengajukan uji materi terhadap AD/ART Demokrat. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut Yusril mencoreng reputasinya sendiri sebagai pejuang demokrasi.
Ia menyebut apa yang dilakukannya seperti mengobok-obok dan mengintervensi independensi partai politik. Langkah Yusril dinilai tidak hanya ancaman bagi Partai Demokrat, tetapi juga mengancam reformasi dan demokrasi di Indonesia.
“Kami menyayangkan [Yusril] yang selama ini dikenal istiqomah mengawal partai yang dibidaninya PBB. Informasi dan kajian yang kami peroleh, AD/ART PBB tidak lebih demokratis dari AD/ART Partai Demokrat,” tegasnya saat dihubungi Katadata, Jumat (24/9).
Kamhar juga mengungkit rekam jejak putra Yusril, Yuri Kemal Fadlullah yang diusung PD hasil Kongres V di Pilkada Belitung Timur pada 2020 silam. “Apa karena kalah Pilkada kemudian tanpa beban menerima pinangan para pembegal partai? Semoga tidak demikian,” tegas Kamhar.
Sebelumnya, Yusril menegaskan ia dan putranya mewakili empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan uji formil dan materiil terhadap AD/ART partai yang disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020. Yusril mengaku langkah menguji formil dan materil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia.
Yusril menilai peran Parpol sangat mendasar dalam kehidupan demokrasi. UUD 1945 menyebut cuma Parpol yang boleh ikut dalam Pemilu. Di daerah, sebelum ada calon independen, hanya partai politik yang bisa mencalonkan Kepala Daerah dan Wakilnya.
Usai Pemilu, fraksi-fraksi partai politik memainkan peranan besar dalam mengajukan dan membahas RUU serta mengangkat para pejabat publik. Begitu partai politik didirikan dan disahkan, partai tersebut tidak bisa dibubarkan oleh siapapun, termasuk oleh Presiden. Partai politik hanya bisa dibubarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.
“Mengingat peran partai yang begitu besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, bisakah sebuah partai sesuka hatinya membuat AD/ART? Apakah kita harus membiarkan sebuah partai bercorak oligarkis,” ujarnya.
Dalam gugatannya, Yusril menyebut MA harus memeriksa apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Menurutnya, pengujian AD/ART Partai Demokrat ke MA ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat.
Langkah hukum Yusril ini tidak bisa dilepaskan dari konflik internal Partai Demokrat. Pertikaian ini dimulai ketika sejumlah kader partai menggelar Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 silam. Ketika itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum.
Namun, Kementerian Hukum dan HAM menolak putusan KLB dan menyatakan kubu Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pimpinan sah Partai Demokrat. Kubu Moeldoko lantas menggugat Menkumham di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Juni 2021.
“Kami berkeyakinan memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa Kongres V Partai Demokrat diselenggarakan sesuai dengan mekanisme organisasi dan berjalan secara demokratis segala produk kongres, sah, legal, legitimate tanpa ada sedikitpun keraguan didalamnya dan sama sekali tak ada pelanggaran hukum atau bertentangan dengan UU,” tegas Kamhar Lakumani.
