Survei: 64% Masyarakat Tak Setuju PPKM Diperpanjang. Ini Alasannya

Survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan 64,3% masyarakat Indonesia tidak setuju jika Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat alias PPKM diperpanjang. Hal itu mempertimbangkan dampak ekonomi yang dialami masyarakat ke depan.

Dari survei bertajuk Evaluasi Publik Terhadap Penanganan Pandemi, Pemulihan Ekonomi dan Demokrasi, diketahui kalau PPKM Darurat dinilai mampu mematikan mata pencaharian atau pendapatan masyarakat.

Selain itu, penerapan aturan tersebut juga membuat kegiatan pendidikan dan sekolah anak menjadi terganggu. Alasan lainnya, yakni mengganggu mobilitas, meningkatkan kecurigaan seseorang akan menularkan penyakit, membosankan, alasan mendesak dan lainnya.

Hanya 26% yang menyatakan setuju jika PPKM harus diperpanjang. Alasannya, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan dan risiko penularan Covid-19. PPKM Darurat dinilai mampu memutus rantai penularan, menekan risiko kematian, mengurangi keramaian, kerumunan dan kemacetar, hingga masih memungkinkan beraktivitas dari rumah.

Survei yang dilakukan Indikator tersebut berlangsung pada September 2021 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia.

Menariknya, meskipun 64% lebih masyarakat tidak menginginkan PPKM diperpanjang, sebanyak 60,3% responden percaya bahwa PPKM Darurat mampu mengurangi angka penularan. Sedangkan 57,2% responden percaya bahwa aturan pembatasan bisa menekan angka kematian karena Covid-19.

“Hampir semua warga tahu PPKM Darurat, namun sikap publik terbelah antara setuju atau tidak setuju PPKM Darurat dikeluarkan. Sekitar 51,4% menyatakan setuju dan 45% kurang setuju” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam paparan virtualnya, Minggu (26/9).

Burhanuddin menilai, secara umum masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19. Adapun penolakan penerapan PPKM umumnya datang dari masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah.

“Pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan saat harus stay at home. Istilahnya, kalau enggak mampu penuhi nafkah, ya jangan dilarang mereka keluar cari nafkah,” ujarnya.

Mayoritas responden juga memandang bahwa pembatasan kegiatan masyarakat sangat merugikan perekonomian. Sebanyak 58,2% menilai PPKM sangat merugikan ekonomi rakyat, sehingga kondisi perekonomian menjadi semakin sulit untuk bangkit. Sedangkan 31,3% menyadari bahwa PPKM bertujuan untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada September 2021 sebanyak 67,3% responden, menilai pembatasan sosial tidak lagi diperlukan. Syaratnya, setiap warga harus bisa menjaga kesehatan diri dan keluarga masing-masing. Sedangkan 20,9% responden menganggap pembatasan dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan masih harus dilakukan.

Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai bahwa masyarakat baru menyadari kehadiran Covid-19, saat varian Delta masuk ke Tanah Air. Saat itu, masyarakat merasakan langsung sulitnya mencari oksigen hingga kondisi rumah sakit penuh.

Dengan tren penurunan kasus Covid-19 saat ini, Pandu mengingatkan bahwa saat ini merupakan vase yang berat untuk dipertahankan. Ini karena, sebagian besar masyarakat mulai beranggapan bahwa pandemi sudah terkendali.

“Kalau ini (tren penurunan) bisa dipertahankan setidaknya hingga Januari 2022 akan bagus, karena kita akan menghadapi vase Natal dan Tahun baru yang akan memengaruhi penanganan kasus,” ujar Pandu.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan, temuan Indikator terkait ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional itu tidak terlalu menggembirakan bagi pemerintah. Meskipun begitu, dia menilai kondisi ekonomi Indonesia sudah lebih baik dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara.

“Ekonomi akhir 2021 tumbuh 5% sepertinya agak berat, tapi kalau di kisaran 4%-4,3% kami masih optimistis,” kata Bahlil dalam kesempatan yang sama.