Ahli Sarankan Pemerintah Tak Turunkan Status PPKM Jabodetabek
Pemerintah akan mengumumkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali pada hari ini (4/10). Namun ahli menyarankan wilayah Jabodetabek mempertahankan pembatasan pada level 3.
Hal tersebut lantaran kinerja pengetesan dan penelusuran kontak harus ditingkatkan sebelum melakukan pelonggaran. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko mengatakan tracing perlu ditingkatkan hingga 1:20 atau pelacakan kontak 20 orang pada setiap kasus.
Sedangkan, pengetesan harus mencapai 1 orang per 1.000 populasi per minggu. Kemudian, surveilans harus dilakukan secara aktif, bukan pasif. "Jadi bukan mengetes orang yang mau berpergian," katanya kepada Katadata.co.id, Senin (4/10).
Sementara,pembukaan konser hingga resepsi pernikahan hanya bisa dilakukan di wilayah PPKM level 1. Ia juga tidak menyarankan adanya uji coba pelaksanaan konser di wilayah pembatasan level 3 seperti saat ini. "Kalau belum level 1, masih berisiko," ujar dia.
Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan pembukaan konser perlu dilakukan dengan uji coba di daerah tertentu, seperti Jakarta. Selain itu, pagelaran musik sebaiknya tidak dibuka di seluruh daerah untuk menahan mobilitas.
"Kalau mau ada event, sebaiknya selain bertahap, harus ada pilot project dulu di Jakarta," kata Dicky.
Dengan pilot project tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan setempat, dan promotor acara. Uji coba bisa dilakukan dengan jumlah penonton sebanyak 2 ribu orang di tempat terbuka (outdoor).
Kemudian, tiket konser yang dibeli penonton sebaiknya sudah termasuk layanan rapid test antigen dan pemberian masker N95. Selanjutnya, dari uji coba tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui adanya lonjakan virus corona dalam dua pekan mendatang.
Dicky menyampaikan pelonggaran aktivitas tersebut bukan berarti situasi Covid-19 sudah terkendali. Apalagi saat ini kemampuan tes yang dilakukan pemerintah masih lemah karena belum mencapai 1 orang per seribu populasi per minggu. "Bukan karena aman, tapi karena kebutuhan," ujar dia.
