Kasus Dugaan Korupsi LPEI, Kejaksaan Telah Periksa 14 Saksi Pekan Ini
Kejaksaan Agung kembali memeriksa saksi dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank pada Rabu (13/10). Kali ini Korps Adhyaksa memeriksa tujuh orang dengan rincian, lima terkait pemberian fasilitas kredit pada debitur LPEI, satu terkait penilaian fixed asset debitur dan satu lagi pemasok dari debitur bank tersebut.
Jika ditotal, kejaksaan telah memeriksa 14 saksi sejak Senin (11/10) hingga Rabu (13/10). Mereka telah meminta keterangan tiga saksi pada Senin (11/10) dan empat orang keesokan harinya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan menyampaikan lima saksi yang diperiksa adalah NS selaku Mantan Direktur Eksekutif LPEI, IA selaku Kepala Divisi Pembiayaan Syariah, AS selaku Direktur Pelaksana IV LPEI, AYN selaku Mantan Divisi Analisa Risiko Bisnis II LPEI dan TS selaku Risk Analyst LPEI Kanwil Surakarta.
Sedangkan saksi yang digali keterangannya terkait penilaian fixed asset debitur adalah KJPP N, I dan Rekan. Adapaun saksi SHP selaku pengurus LGF Mangga Dua Square dimintai keterangan terkait pasokan dari debitur LPEI.
Kejaksaan Agung juga sudah memeriksa manajemen LPEI pada bulan Juni lalu Namun, hingga saat ini, mereka belum menetapkan tersangka.
Indonesia Eximbank memang terus didera masalah kredit macet sejak beberapa tahun lalu. Bahkan mereka sempat mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 5 triliun pada 2020.
Lembaga pembiayaan milik pemerintah tersebut tercatat memiliki rasio kredit seret alias non-performing loan (NPL) yang sangat tinggi. Pada 2019 saja, NPL LPEI mencapai 23,4% atau senilai Rp 22,87 triliun dengan rasio pencadangan hanya 49%.
Pada saat itu, manajemen berdalih bahwa beralasan kinerja ini akibat perekonomian dunia dan Indonesia yang mengalami perlambatan. Ketua Dewan Direktur LPEI Daniel James Rompas pada rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) November 2019 lalu berjanji memperbaiki kualitas pembiayaan dan menurunkan kredit macet.
"Kami proyeksi setiap tahun menurunkan NPL kurang lebih Rp 3 triliun," kata Daniel pada 18 November 2019.
