PKS: Koalisi Pemerintah Terlalu Gemuk
Partai Keadilan sejahtera (PKS) menilai koalisi gemuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin berpotensi melemahkan kualitas kontrol demokrasi.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan esensi demokrasi bergantung pada kualitas kontrol gagasan dan kuantitas kursi di pemerintahan. Ia menilai saat ini partai koalisi yang mendukung pemerintah sudah terlalu banyak. Apalagi sebelumnya Partai Amanat Nasional (PAN) sudah resmi menyatakan bergabung dengan koalisi. Praktis kini tinggal PKS dan Partai Demokrat yang ada di luar pemerintahan.
“PKS tetap istiqomah menjadi oposisi,” ujarnya, Rabu (20/10).
Mardani melanjutkan penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah sebenarnya kian membaik. Namun, menurutnya kekuatan fundamental ekonomi Indonesia banyak dikorbankan. Ia berharap pemerintah bisa cepat memulihkan kekuatan fiskal agar kembali normal dengan defisit maksimal 3%.
Mardani juga mengutip riset AidData yang memperkirakan Indonesia punya utang tersembunyi ke Cina hingga Rp 245 triliun guna membiayai berbagai proyek besar pemerintah. Salah satunya adalah proyek kereta cepat yang menuai polemik. Apalagi Presiden Jokowi sudah menyetujui penggunaan APBN dalam proyek tersebut.
“Perubahan sumber pendanaan ke kas negara tentu menimbulkan beban utang baru. Ini bisa jadi bom waktu dan membahayakan ekonomi kita,” ia menambahkan.
Mardani juga menyoroti soal kasus-kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara kayak. Ini misalnya dugaan kasus pemerkosaan anak di Luwu Timur hingga tagar #PercumaLaporPolisi yang bergaung di media massa.
“Polemik TWK KPK dan diamnya pak Jokowi amat disayangkan. Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati menekankan perhatian terhadap persoalan keluarga, ibu dan anak tidak boleh diabaikan dengan alasan pandemi. Ia menilai persoalan ibu dan anak justru semakin pelik akibat pandemi.
“Bukan hanya sektor kesehatan dan ekonomi saja yang terpukul secara langsung oleh pandemi, tetapi juga persoalan keluarga, ibu dan anak," paparnya, dalam keterangan resmi Kamis (21/10).
