Luhut Bantah Ambil Keuntungan Pribadi dari Tes PCR Lewat PT GSI
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membantah tudingan bahwa pihaknya mengambil keuntungan pribadi dari bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi menerangkan, partisipasi yang diberikan melalui PT Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekannya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar.
“Kenapa bukan menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia adanya dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang kita sembunyikan di situ,” tegas Jodi Mahardi, Juru Bicara Menko Luhut, dalam siaran pers, Rabu (3/11).
Jodi mengatakan GSI tidak bertujuan mencari profit bagi para pemegang saham. Genomik Solidaritas Indonesia adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis.
Menurut Jodi, hingga saat ini, tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya.
Keuntungan GSI banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan.
GSI juga tidak pernah kerjasama dengan BUMN maupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka berinisiatif melakukan genome sequencing secara gratis utk membantu Kementerian Kesehatan.
“Partisipasi dari pak Luhut di GSI ini adalah bagian dari upaya yang bisa dilakukan untuk membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal dulu, selain juga berbagai donasi pemberian alat-alat tes PCR dan reagen yang diberikan kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus,” tutur Jodi.
Pemerintah terus menggonta-ganti kebijakan terkait tes PCR. Perubahan kebijakan tes PCR tidak hanya dalam hal penggunaannya sebagai syarat perjalanan tetapi juga harga yang ditetapkan.
Sejumlah pihak kemudian menuntut pemerintah membuka perputaran bisnis tes PCR. Terlebih, sejumlah nama pejabat ikut terseret dalam perputaran bisnis PCR, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Luhut.
Melalui PT GSI mereka dituduh memainkan bisnis tes PCR.
Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah meminta pemerintah lebih terbuka terkait kebijakan PCR.
Pasalnya, ada kecurigaan jika bisnis tes PCR menguntungkan pihak-pihak tertentu.
"Masalah kamu sejak awal adalah keterbukaan yang dilakukan pemerintah. Dari tahun lalu, pemerintah gagal memberikan informasi secara transparan ke publik,"tutur Wana, kepada Katadata, Senin (1/11).
ICW bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LaporCovid-19, dan Lokataru bergabung membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan.
Mereka menuntut pemerintah untuk membuka secara jelas arah dari kebijakan PCR serta perputaran bisnis tes PCR.
