Jokowi Ancam Copot Kapolda yang Tak Kawal Investasi
Pemerintah tengah mendorong peningkatan investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengawal kegiatan penanaman modal dari sisi keamanan.
Bahkan, Jokowi juga menginstruksikan Listyo agar tidak segan-segan mencopot kepala kepolisian daerah yang tidak mengawal investasi. Apalagi pengawalan investasi menjadi bagian dari agenda besar negara.
"Kalau memang sulit tidak bisa mengawal, tidak bisa menyelesaikan, yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang enggak bisa ngomong keras. Tapi udah, enggak bisa dia, ganti," kata Jokowi dalam Pengarahan Presiden Kepada Kepala Kesatuan Wilayah 2021 di Badung, Bali, Jumat (3/12).
Mantan Wali Kota Solo itu meminta Polri untuk menjaga investasi mulai dari yang akan masuk Indonesia hingga telah berjalan. Apalagi pemerintah menargetkan investasi yang masuk bisa mencapai Rp 900 triliun.
Sedangkan pada tahun depan, investasi yang ditanam di Indonesia diharapkan mencapai Rp 1.200 triliun. Hingga kuartal III atau Januari-September, realisasi investasi mencapai Rp 659,4 triliun atau 73,3% dari target 2021.
Presiden menilai, investasi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan menjadi penggerak perekonomian lantaran hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 15-18%.
"Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah, kawal dan dampingi agar setiap investasi betul-betul direalisasikan," ujar dia.
Jokowi mengatakan investasi yang masuk ke Indonesia saat ini tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Saat ini, porsi penanaman modal di luar Jawa telah mencapai 51,7%, sementara investasi di Jawa mencapai 48%. "Pergeseran ini bagus. Dulu lebih dari 60 persen itu ada di Jawa," katanya.
Kepala Negara pun berharap, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2021 akan mencapai 4,5-5,5% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut diharapkan pulih setelah perekonomian kuartal III anjlok menjadi 3,51% akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyiapkan sejumlah strategi untuk mencapai target investasi 2022 sebesar Rp 1.200 triliun. Pertama, dengan melakukan promosi untuk meyakinkan para investor bahwa Indonesia merupakan negara yang ramah investasi.
Kedua, mempermudah dan membantu pelayanan izin. Ketiga, membantu proses pendanaan jika memang dibutuhkan. “Kemudian kita bantu lagi sampai dengan eksekusi konstruksi di lapangan. Kita bantu dia sampai dia berproduksi,” katanya.
