Sah Jadi ASN Polri, 44 Eks KPK Jalani Pendidikan
Sebanyak 44 mantan pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menerima surat keputusan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait lanjutan proses rekrutmen menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan surat keputusan tersebut berisi Nomor Induk Pegawai (NIP). Selanjutnya para mantan punggawa KPK akan mengikuti pendidikan selama 14 hari di Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) Bandung sesuai dengan persyaratan dari ASN maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pusdikmin hanya sebagai tempat penyelenggara pendidikan kurikulum dan tenaga pendidiknya semua berasal dari Lembaga Administrasi Negara.
"Selesai nanti mengikuti pendidikan selama 14 hari TMT (terhitung mulai tanggal) tanggal 1 januari 2022 maka akan diambil sumpah dan kemudian ditempatkan sesuai dengan jobdesk dan kompetensi yang sudah ditentukan," ujar Dedi seperti dikutip dari akun Instagram Divisi Humas Polri.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan dalam surat keputusan tersebut sudah terdapat penempatan yang akan diisi oleh para mantan pegawai KPK tersebut. Atas dasar ini 44 orang tersebut sudah memiliki NIP dan resmi menjadi ASN ditubuh Polri.
Penempatan para mantan pegawai KPK merupakan jabatan fungsional yang ada di Satuan Kerja (Satker) Mabes Polri. Kedepannya akan dibentuk organisasi dimana Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri akan dibesarkan menjadi organisasi yang lebih tinggi.
"Kedudukan nanti sama dengan Densus 88 masih di bawah Kapolri," ujar Dedi.
Sebelumnya 44 orang tersebut telah menjalani uji kompetensi di Mabes Polri pada Selasa (7/12). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono mengatakan uji kompetensi itu untuk memetakan spesialisasi para mantan pegawai KPK tersebut. Hasil uji kompetensi menjadi tolak ukur Polri untuk menempatkan eks pegawai KPK sesuai kompetensi mereka.
Dari 44 orang tersebut, ada nama sejumlah penyidik senior yang memutuskan ikut bergabung dengan institusi Polri. Ini antara lain Novel Baswedan dan Harun Al Rasyid. Selain itu, ada juga nama mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.
Novel Baswedan mengatakan ia dan kawan-kawan merasa prihatin atas kasus korupsi yang maih banyak dan masif. Apalagi ia juga menyebut kondisi KPK semakin tidak dipercaya publik karena pimpinannya yang bermasalah.
“Saat Kapolri memberi kesempatan untuk ikut berkontribusi memberantas korupsi bidang pencegahan, maka saya & sebagian besar IM57 menerima,” ujarnya melalui akun Twitternya, Senin (7/12).
