Menkes Khawatir Data Semrawut Hambat Pemberian Vaksin Booster Gratis

Pemerintah akan memulai vaksinasi Covid-19 booster pada Januari 2022. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin khawatir data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang belum rampung akan mempersulit program vaksinasi booster gratis.

Sebagaimana diketahui, vaksin booster akan terbagi menjadi dua skema, yaitu gratis dan berbayar. Vaksin gratis akan dibiayai dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk 21,5 juta lansia dan 61,6 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) non-lansia.

Budi pun berharap, data PBI dapat segera dibereskan. "Data PBI itu harus dibereskan karena kalau tidak, kami dasarnya susah untuk berikan vaksin booster ke orang ini atau orang lain," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR secara daring, Selasa (14/12).

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu mengatakan, data PBI yang tidak valid bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi, data PBI juga digunakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membayar ke BPJS Kesehatan.

Meski begitu, Budi menilai data PBI sebagai satu-satunya data terbaik untuk menentukan seseorang masuk dalam kategori penerima vaksin gratis. Terkait akurasi data, Budi telah meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera merapikan data PBI.

"Posisi Kemenkes sebagai pengguna data. Kalau kualitas data PBI, kami ikut Kemensos dan Kemendagri yang kami doakan segera selesai," ujar dia.

Kemenkes mengaku akan memprioritaskan vaksin booster kepada lansia. Berdasarkan pengalaman, vaksinasi lansia membutuhkan waktu selama dua hingga tiga bulan.

Untuk itu, vaksinasi booster pada Januari hingga Maret 2022 akan dikhususkan untuk lansia dan kelompok immunocompromised (kelainan imun). "Jadi akan cukup waktu buat Kemensos dan Kemendagri untuk bereskan PBI," kata Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengkhawatirkan data PBI. "Sampai sekarang kami belum dapat data PBI yang clear seperti apa," ujar dia.

Ia mendapatkan laporan dari Kemendagri, setiap minggu terdapat 50 ribu orang yang meninggal. Hal ini berpengaruh terhadap data PBI.

Untuk itu, ia mengusulkan vaksinasi booster gratis tidak hanya menggunakan data PBI sebagai acuan. Pemberian vaksin dosis ketiga gratis diharapkan bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kecamatan setempat.

"Kalau kecamatan kan lebih tahu kondisi masyarakatnya," katanya.