Anak Rentan Omicron, 5 Organisasi Dokter Minta Sekolah PTM Dievaluasi
Desakan menghentikan Pendidikan Tatap Muka (PTM) 100% terus bermunculan lantaran penularan Covid-19 di tengah siswa. Dokter dan ahli medis juga telah menyurati pemerintah agar mengevaluasi sekolah tatap muka pada anak di bawah 11 tahun di tengah kasus Omicron.
Surat dikirimkan lima organisasi profesi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Adapun lima organisasi tersebut adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Indonesia Intensif Indonesia (PERDATIN), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular (PERKI).
Permintaan evaluasi ini lantaran kepatuhan anak usia 11 tahun ke bawah terhadap protokol kesehatan belum berjalan 100%. Selain itu masih banyak anak yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19.
"Laporan beberapa negara, proporsi anak dirawat akibat infeksi Covid-19 varian Omicron lebih banyak dari varian sebelumnya," kata Ketua Umum PDPI Dr. Dr. Agus Dwi Susanto dalam keterangan tertulis, Minggu (23/1).
Ketua Umum PERKI, DR. Dr. Isman Firdaus mengatakan anak-anak rentan mengalami komplikasi berat jika tertular Covid-19. Salah satunya adalah multisystem inflammatory syndrome yakni inflamasi pada organ tubuh anak.
"Serta komplikasi long Covid-19 sebagaimana dewasa yang akan berdampak pada kinerja kesehatan organ tubuh," kata Isman.
Dari data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC), tingkat rawat inap Covid-19 anak-anak di AS melonjak. Sebelumnya, angka rerata perawatan anak di bawah luma tahun di rumah sakit pada akhir Desember 2021 sebesar 2,6 orang per 100 ribu. Namun saat ini angkanya telah meningkat menjadi 4,3 orang.
Oleh sebab itu lima OP kesehatan memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, anak dan keluarganya diperbolehkan memilih metode pendidikan antara PTM atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berdasarkan profil kesehatan masing-masing.
Kedua, anak yang memiliki komorbid diminta memeriksakan diri ke dokter yang menangani. Ketiga, anak yang telah melengkapi imunisasi Covid-19 dan piawa melaksanakan protokol kesehatan dapat mengikuti PTM. Keempat, buka tutup sekolah dilakukan secara transparan untuk memberikan keamanan.
"Kami mengimbau orang tua melengkapi vaksinasi bagi anak-anaknya agar tetap terlindungi dari kemungkinan penyakit lain yang mungkin timbul," kata Ketua Umum IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso.
Tak hanya itu, anak yang belum mendapatkan atau belum memenuhi syarat vaksinasi perlu dikelilingi orang yang telah mendapatkan vaksin. "Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan permohonan kami demi melindungi kesehatan dan keselamatan anak," kata Ketua Umum PAPDI DR. Dr. Sally Aman Nasution.
Sebelumnya beberapa sekolah seperti SMP Labschool Jakarta, SMPN 252, SMAN 71, SMA Labschool, hingga SMAN 6 Jakarta terpaksa menghentikan PTM 100%. Hal ini lantaran munculnya penularan Covid-19 di antara siswa sekolah tersebut.
Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kebijakan PTM akan disesuaikan dengan kondisi penularan Omicron terkini. Pemerintah akan segera menyesuaikan aturan itu apabila terdapat perkembangan terbaru.
"Kalau terjadi (kasus) meninggi ya tentu akan kami perketat. Kalau sudah turun baru kita longgarkan termasuk PTM," kata Ma'ruf Amin seperti dikutip dari keterangan pers, Jumat (21/1).
