Pendelegasian Kendali Udara ke Singapura Tak Akan Ganggu Kedaulatan
Keputusan Indonesia untuk mendelegasikan sebagian besar ruang kendali udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna kepada Singapura dinilai tidak menjadi masalah. Pasalnya, hal tersebut menguntungkan dari sisi ekonomi dan tidak terkait dengan persoalan kedaulatan negara.
Sebagai informasi, Indonesia telah mengambil alih kendali ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna melalui menandatangani penyesuaian pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR), pada Selasa (25/1).
Namun, Indonesia belum bisa mengambilalih sepenuhnya dan masih mendelegasikan sebagian besar tugas itu kepada Singapura.
Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengatakan pemerintah Indonesia tetap memiliki hak ekonomi atas FIR Kepulauan Riau dan Natuna walau FIR telah didelegasikan.
Indonesia juga memiliki hak ekonomi atas setiap pesawat yang pergi atau berangkat dari Singapura dan melewati FIR Kepulauan Riau dan Natuna.
Terkait kedaulatan negara, Alvin menilai tidak ada kaitan antara pendelegasian FIR Kepulauan Riau dan Natuna di bawah 37 ribu kaki dengan kedaulatan negara.
Dia mengingatkan Indonesia juga menguasai FIR Timor Leste dan Christmas Island yang merupakan bagian dari Australia.
Seperti diketahui, pemerintah mendelegasikan area udara pada ketinggian 0-37.00 kaki kepada otoritas penerbangan Singapura. Adapun, mayoritas penerbangan komersial beroperasi 31.000 hingga 38.000 kaki.
Di samping itu, Alvin berpendapat pemerintah harus menambah investasi jika ingin mengendalikan seluruh FIR Kepulauan Riau dan Natuna.
Menurutnya, dana itu lebih baik dan bermanfaat jika digunakan untuk manajemen darat di bagian timurIndonesia.
"Kalau harus menggantikan apa yang diinvestasikan Singapura, sumber daya kita akan tersedot ke sana. Lebih penting investasi ke sana (FIR Kepulauan Riau dan Natuna) atau ke Papua? Ini soal prioritas," kata Alvin, kepada Katadata, Jumat (28/1).
