Kementerian LHK Siap Lepaskan 42 Ribu Ha Lahan Hutan untuk Bangun IKN
Kantor Staf Presiden meminta kementerian/lembaga untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tahap satu di Kalimantan Timur pada 2022-2024. Percepatan tersebut mulai dari penyusunan aturan turunan, kesiapan lahan, hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Terkait dengan kesiapan lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah menyiapkan 42 ribu hektare lahan untuk pembangunan IKN. Lahan berupa hutan produksi tersebut sudah diubah menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK) dan siap dilepaskan.
“Pengajuan pelepasan lahan nantinya akan dilakukan oleh pemerintah daerah khusus IKN atau otorita IKN,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta dalam keterangan pers, Rabu (2/2). Hal ini dikatakan Febry usai memimpin rapat koordinasi dengan K/L terkait di gedung Bina Graha Jakarta pada hari ini.
Selain lahan, KSP juga memastikan kesiapan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) IKN. Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah menyiapkan peraturan pelaksanaan prioritas yang terdiri dari dua Peraturan Pemerintah (PP), tiga Peraturan Presiden (Perpres) dan tiga Peraturan Menteri (Permen)/Lembaga.
Secara rinci, dua PP mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah khusus ibu kota negara, serta pendanaan dan anggaran. Sementara, tiga Perpres berisi soal otorita IKN, perincian rencana induk IKN, dan kawasan strategis nasional IKN.
Sedangkan tiga peraturan menteri/lembaga masing-masing Permen PPN/Bappenas tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) khusus IKN, Permen Keuangan tentang KPBU khusus IKN, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan barang dan jasa khusus IKN.
Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan sejumlah lembaga akan membahas lebih detail terkait delapan peraturan pelaksanaan prioritas itu. Pembahasan akan dilakukan di Balikpapan besok Kamis (3/2).
"Hasilnya akan diduskusikan lagi bersama KSP pada 16 Februari 2022,” ujar Febry.
Kementerian PUPR telah mengidentifikasi lapangan, seperti akses jalan menuju pusat IKN, kavling untuk pembangunan istana presiden, perkantoran, hunian ASN, hingga fasilitas lainnya.
Selain itu desain besar ibu kota bernama Nusantara itu juga tengah disiapkan. Namun, pembangunan infrastruktur masih menunggu aturan turunan IKN. “Prinsipnya satgas harus bisa bekerja dengan nyaman dan maksimal jika ada payung hukumnya,” katanya.
Sebagai informasi, pembangunan dan pemindahan IKN pada tahap satu 2022-2024 fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, sarana utama, pemindahan ASN termasuk TNI/Polri, inisiasi sektor-sektor ekonomi, dan kepindahan Presiden ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sebelum 16 Agustus 2024.
