Transformasi Digital Yang Berkeadilan Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta (22/03) – Teknologi telah membawa perubahan yang transformatif, terutama di masa pandemi saat ini. Hal ini semakin menggeser paradigma ekonomi konvensional ke ekonomi berbasis digital. Meskipun terdapat banyak tantangan dalam transformasi ekonomi berbasis digital, proses ini membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.
Kebijakan yang strategis perlu disusun untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi yang berkembang pesat ini tetap inklusif dan memberikan akses terhadap peluang-peluang baru. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan juga kerangka baru untuk mendukung kolaborasi berbagai aktor yang dapat mengatasi tumpang tindih regulasi dan kebijakan agar dapat menjawab tantangan-tantangan yang muncul. Dengan begitu, Indonesia dapat melakukan pembangunan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga keharmonisan lingkungan.
Untuk semakin memperkuat kebijakan dan aksi pembuat kebijakan terkait transformasi ekonomi digital untuk pembangunan berkelanjutan, Knowledge Sector Initiative (KSI) menyelenggarakan webinar bertema “Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pendekatan Digital”.
Webinar ini merupakan pembuka dari seri Konferensi Knowledge-to-Policy (K2P), salah satu rangkaian kegiatan penutupan KSI untuk menampilkan produk pengetahuan dan pencapaian mitra KSI. Konferensi K2P menghadirkan 9 sesi Ruang Bincang dan 6 sesi Titik Temu dengan 86 pembicara dan penanggap.
Konferensi ini menjadi wadah pertemuan dan pertukaran diskusi untuk menekankan pentingnya integrasi pengetahuan ke kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, serta pentingnya lembaga think tank sebagai aktor dalam proses penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti di Indonesia.
Membuka diskusi, Acting Minister Counsellor, Governance and Human Development, Kedutaan Besar Australia, Simon Ernst, menyatakan bahwa Pemerintah Australia bangga dan senang dalam satu dekade terakhir ini telah bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui KSI. Simon juga menyampaikan bahwa selama satu dekade pelaksanaan program, KSI telah berkontribusi secara positif bagi sektor pengetahuan di Indonesia dalam mendukung kebijakan berbasis bukti.
“Kemitraan ini telah melahirkan beberapa warisan penting dalam sepuluh tahun terakhir, diantaranya yaitu: organisasi yang lebih kuat, kualitas penelitian yang meningkat, dan keberlanjutan keuangan dari 16 Lembaga Riset Kebijakan; Lembaga Riset Kebijakan ini telah berhasil mendorong lebih dari 80 kebijakan berbasis bukti melalui riset-riset yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah; Pengembangan KRISNA sebagai sistem perencanaan pembangunan yang terpadu; Swakelola Tipe 3, sebagai sumber pendanaan baru bagi organisasi masyarakat sipil, termasuk juga lembaga penelitian; Indonesia Development Forum (IDF) dikenal sebagai premier event dan forum bertemunya stakeholder di bidang pembangunan; Dukungan terhadap AIPI, DIPI, dan ALMI telah meningkatkan ekosistem penelitian dan pendanaan riset; Dengan dukungan KSI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah meningkatkan peran Analis Kebijakan; dan masih banyak lagi,” kata Simon.
