Jokowi Minta Pencegahan Stunting Dilakukan Mulai dari Calon Pengantin
Pemerintah menargetkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting pada 2024 berada di bawah 14 persen. Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta langkah pencegahan dilakukan mulai dari calon pengantin.
Menurutnya, belum tentu semua pengantin tahu upaya pencegahan stunting pada anak. Meskipun mereka memiliki uang, kekerdilan tetap menghantui apabila orang tua tidak mengetahui cara pencegahannya.
"Calon pengantin harus disiapkan agar mereka tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah dan sebelum nanti hamil," kata Jokowi di Desa Kesetnana, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (24/3).
Untuk itu, perlu pendampingan calon pengantin terkait dengan gizi anak. Kepala Negara pun meminta gubernur, bupati, hingga wali kota untuk mengejar target penurunan stunting.
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, intervensi tidak hanya terkait pemberian makanan tambahan hingga gizi anak, namun sampai rumah layak huni hingga penyediaan air. "Di NTT ini urusan air bukan perkara yang mudah. Itu juga dikerjakan terpadu," ujar dia.
Tanpa kerja sama dari berbagai pihak, Presiden memperkirakan sulit untuk mencapai target angka stunting pada 14%. Adapun, penurunan angka stunting itu dinilai perlu untuk menentukan majunya suatu negara.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo berharap kehadiran Presiden akan memberikan motivasi untuk lebih bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di NTT.
Berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi satu dari 278 desa dengan prevalensi stunting tinggi di Timor Tengah Selatan. Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting di kabupaten itu mencapai 48,3 persen, tertinggi di Indonesia.
Adapun, turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur NTT Viktor Laiskodat.
