PKB Dukung Tunda Pemilu, Tapi Siapkan Cak Imin Jadi Capres 2024
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu partai yang lantang menyerukan wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan memperpanjang masa jabatan Presiden. Namun di saat bersamaan, ternyata mereka tengah mempersiapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar dapat menjadi kandidat calon presiden pada Pemilu 2024.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menjelaskan partainya sudah mempersiapkan berbagai skenario untuk menghadapi beragam kemungkinan dinamika politik. Sebab bagi PKB, sudah menjadi keharusan mengusung dan memperjuangkan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin untuk terlibat dalam kontestasi pemilihan presiden pada Pemilu 2024.
“Salah kalau sebagai kader tidak mengusung pimpinan sendiri. Itu menjadi aneh. Tidak lazim,” ujarnya kepada Katadata.co.id, di Komplek Parlemen, Rabu (30/3).
Untuk terus menggenjot elektabilitas Cak Imin, Luluk membocorkan bahwa PKB telah melakukan konsolidasi terhadap struktur partai, dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga anak ranting serta simpatisan. Termasuk juga aktivis, petani, dan pemuka agama yang turut mendukung PKB.
“Soal kemudian di level atas, ketika kontestasi kalah atau menang, itu soal lain. Tapi mudah-mudahan bukan persoalan kalah menang,” kata Luluk.
Politisi yang menjadi anggota Komisi IV DPR ini menegaskan bahwa partainya sama sekali tidak terpengaruh dengan wacana untuk menunda Pemilu 2024. Sebab kedua persoalan ini dapat berjalan beriringan, sambil menjaring dan menyampaikan aspirasi terkait penundaan Pemilu, para kadernya tetap menyuarakan Cak Imin sebagai kandidat capres pada Pemilu 2024.
“Kita itu siap untuk tanding. Kita siap untuk fight. Mau 2024 atau tiba-tiba yang lain. Kan semua masih dinamis,” ujarnya.
Menanggapi wacana penundaan Pemilu, anggota Badan Legistatif (Baleg) ini menilainya sebagai sesuatu hal wajar. Baginya, wacana tersebut merupakan bagian dari dinamika dalam bernegara. “Kita sebagai partai politik memberikan ruang bahwa wacana yang terkait dengan penundaan dan seterusnya sangat dimungkinkan untuk didiskusikan, karena itu bagian dari yang menjadi consent oleh publik,” jelas Luluk.
