Megawati Tegaskan PDIP Tak Dukung Wacana Penundaan Pemilu
PDI Perjuangan memastikan tak mendukung isu penundaan pemilihan umum atau pemilu yang sempat digaungkan oleh beberapa elit politik dan pemerintahan. Pernyataan sikap ini disampaikan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai respons atas sikap Presiden Joko Widodo yang telah menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
“Saya mengatakan dengan tegas sebagai Ketua Partai, no! Tidak ada penundaan pemilu sama sekali. Tetap berjalan apa adanya,” kata Mega dalam acara Kick Off and Talkshow Pembentukan BRIDA pada Rabu (20/4).
Mega berpendapat bahwa pernyataan dari Presiden Joko Widodo seharusnya cukup menjadi acuan untuk menepis berbagai wacana terkait penundaan pemilu. Menurutnya, tidak semestinya para elit, terutama yang berada di lingkaran pemerintahan melontarkan isu penundaan pemilu.
“Sudah tegas-tegas dikatakan oleh Presiden tidak ada penundaan. Kurang apa lagi? Tapi itu kan permainan politik,” ujarnya.
Pernyataan sikap PDIP terkait penundaan Pemilu terucap saat Mega memberikan sambutan sebagai Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam peresmian Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Dia pun sempat meminta maaf karena pembicaraannya tidak sesuai dengan konteks dirinya sebagai Dewan Pengarah BRIN. Namun, dia merasa bahwa pertanyaan tersebut penting untuk disampaikan.
“Maaf kalau saya berbicara seperti ini. Tapi karena ini hal yang penting bagi kita semua bangsa Indonesia,” katanya.
Beberapa elit sempat menyampaikan bahwa salah satu alasan pemilu mesti ditunda, antara lain kondisi Indonesia pascapandemi Corona Virus Desease-19 (Covid-19). Namun Mega bersikukuh bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pesta demokrasi terbesar di negeri ini. Menurutnya, tidak hanya Indonesia yang menghadapi kondisi sulit pascapandemi.
“Bayangkan, Amerika (Serikat) saja sekarang kelimpungan. Apa tidak pontang panting sudah kena pandemi?” ujar Mega.
Wacana penundaan pemilu sempat digaungkan oleh tiga partai di parlemen, yaitu PKB, Golkar, dan PAN. Namun, PAN dan Golkar belakangan mulai menarik diri dari isu penundaan Pemilu. “Kami dari partai sangat sepakat bahwa tidak ada lagi wacana untuk mengundurkan pemilu atau memperpanjang masa jabatan, atau menambah periodisasi jabatan presiden,” kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Senin (11/4).
Senada dengan PAN, Golkar pun mulai balik badan dari isu penundaan Pemilu. “Golkar sangat mendukung keputusan perintahan Presiden Joko Widodo yang akan menggelar Pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan DPR,” ujar Wakil Ketua Umum Golkar, Nurul Arifin dalam keterangan pers pada Senin (11/4).
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar masih bersikeras pada usulannya terkait penundaan pemilu. Dia menyampaikan bahwa sebagai masyarakat yang hidup di negara demokrasi, dirinya berhak menyampaikan usulan. Menurutnya, masyarakat tidak semestinya menanggapi usulan penundaan pemilu secara berlebihan hingga melakukan demonstrasi.
“Usul diterima dan ditolak, tidak perlu demo. Yang namanya usulan kok pake demo. Piye toh? Yang namanya usulan, ya usulan. Saya tidak ngotot. Saya hanya mengatakan itu usulan. Namanya juga usaha,” katanya dalam acara Peringatan Hari Lahir PMII pada Senin (18/4).
