Jaksa Agung Minta Penyidik Kasus Ekspor CPO Tak Terseret Isu Politik
Setelah Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan korupsi terkait ekspor Crude Palm Oil (CPO), muncul isu yang mengaitkan perusahaan sawit yang mendukung wacana penundaan Pemilu. Isu ini mencuat menyusul pernyataan Masinton Pasaribu yang memantik perhatian publik.
Anggota DPR dari PDIP ini mengaku memiliki informasi adanya kongkalikong perusahaan sawit dalam menggalang dana untuk mendukung penundaan pemilu. Dia pun meminta Kejaksaan Agung agar mengusut kebenaran informasi tersebut.
Menanggapi hal ini, Jaksa Agung Burhanuddin dengan tegas menyatakan penyidikan kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, tidak memiliki kepentingan politis.
Dia menyampaikan bahwa lembaga Adhyaksa akan selalu netral dalam urusan politik. Karena itu tidak memiliki kepentingan terhadap kekuasaan dalam menegakkan hukum. Untuk itu, Burhanuddin meminta jajarannya tidak terkooptasi dengan kepentingan politik atau terpengaruh oleh perkembangan isu politik.
“Kejaksaan RI selalu mengedepankan profesionalitas, integritas, transparan dan akuntabel dalam setiap penanganan perkara,” kata Burhanuddin dalam keterangan resminya di Ruang Kerja Jaksa Agung pada Senin (25/4).
Sebagai pihak yang tengah mengusut perkara korupsi izin ekspor minyak goreng, Burhanuddin akan terus memantau secara ketat setiap penanganan perkara yang terkait dengan hajat hidup banyak orang, seperti bahan pokok yang di dalamnya termasuk minyak goreng.
Jaksa Agung pun memerintahkan para jaksa penyidik yang menangani kasus ini agar tidak terkecoh dan larut dengan berbagai wacana yang berkembang di tengah masyarakat. “Fokus dengan penyelesaian perkara secara profesional, berintegritas dan steril terhadap kepentingan apapun,” katanya.
Sebelumnya, Masinton Pasaribu mengklaim telah mendengar dugaan pengumpulan dana alias fundraising untuk penundaan Pemilu 2024, yang dilakukan para pengusaha minyak goreng. Pengumpulan dana tersebut yang mengakibatkan minyak goreng di pasar sempat langka dan harganya melonjak.
“Saya memiliki informasi sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal untuk diutamakan ekspor karena kebutuhan untuk memelihara isu penundaan pemilu,” ujar Masinton dalam acara Diskusi Publik Meneguhkan Trisakti Bung Karno vs Oligarki Kapitalis pada Sabtu (23/4).
Masinton tak hanya sekali ini membicarakan mengenai mafia minyak goreng yang dianggapnya berhubungan dengan penundaan pemilu. Pada Rabu (20/4) lalu, dia pernah menulis pada akun twitternya bahwa korporasi besar perusahaan sawit ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden.
Masinton menyinggung ada perusahaan sawit yang mendukung gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Meski tidak menyebutkan nama perusahaan yang dia maksud, Masinton menilai perusahaan tersebut telah ikut berpartisipasi melawan konstitusi. "Harus diberi sanksi," ujar Masinton dalam cuitan tersebut, yang dikutip Kamis (21/4).
Masinton juga meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi konsesi kepemilikan lahan perkebunan sawit, agar tidak terjadi kembali peristiwa serupa di kemudian hari.
Berikut data mengenai konsumsi minyak sawit Indonesia:
