Jokowi Larang Ekspor Olahan CPO, Masinton: Momentum Kembali ke Rakyat

Image title
26 April 2022, 19:37
Pekerja memuat minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) ke dalam kapal tanker di Pelabuhan Dumai, Dumai, Riau, Rabu (3/2/2021).
ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa.
Pekerja memuat minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) ke dalam kapal tanker di Pelabuhan Dumai, Dumai, Riau, Rabu (3/2/2021).

Keputusan Presiden Joko Widodo melarang ekspor produk olahan crude palm oil (CPO) dinilai merupakan kebijakan tepat karena berpihak pada rakyat. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, sikap Jokowi pasca-penetapan tersangka kasus korupsi izin ekspor CPO dapat dijadikan titik balik agar tidak lagi berpihak kepada oligarki

“Jokowi pernah menyatakan akan meninggalkan legacy yang bagus. Ini momentumnya,” kata Masinton dalam Diskusi Virtual Megurai dan Membongkar Skandal Mafia Minyak Goreng oleh Poros Peduli Indonesia (Populis) pada Selasa (26/4).

Masinton berpendapat bahwa pengelolaan negara harus dilakukan untuk kemakmuran rakyat. Dia memberi contoh buzzer yang digunakan sebagai alat oleh para oligarki yang telah menyusup ke dalam tubuh kekuasaan. Menurutnya, jika presiden berkomitmen untuk memberantas itu, maka rakyat pasti akan memberikan dukungan penuh.

“Rakyat akan mendukung. Saya yakin itu. Ketika presiden kembali ke agenda kerakyatan, pasti,” katanya.

Sebelumnya, Masinton pernah mengklaim bahwa dirinya memiliki informasi dugaan pengumpulan dana untuk penundaan pemilu yang dilakukan para pengusaha minyak goreng. Pengumpulan dana tersebut menyebabkan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng di pasar. Hal tersebut dia sampaikan dalam acara Diskusi Publik Meneguhkan Trisakti Bung Karno vs Oligarki Kapitalis pada Sabtu (23/4).

Dalam kesempatan yang berbeda, Masinton kembali mengulangi pernyataannya. Menurut dia, ada mobilisasi dari kelompok petani plasma yang terjadi di beberapa titik lokasi pada Februari lalu. Dia juga menyinggung soal beberapa perusahaan sawit yang mendukung pemeliharaan isu penundaan pemilu dan penambahan periode jabatan presiden.

“Adanya sejumlah fakta-fakta. Salah satunya, mobilisasi dari kelompok petani plasma pada Februari lalu dan kemudian itu terjadi di beberapa titik lokasi. Kemudian untuk menggerakkan beberapa kelompok,” ujar Masinton pada Selasa (26/4).

Selain Masinton, politikus Golkar, Mukhamad Misbakhun pun turut bersuara soal kasus minyak goreng yang sedang ramai. Menurutnya, rakyat tidak semestinya memikul beban lebih berat pada masa sulit pandemi akibat ulah para oknum.

Misbakhun bahkan menggunakan istilah sabotase ekonomi terhadap perbuatan para koruptor kasus perizinan ekspor CPO. Istilah tersebut digunakan karena mengakibatkan negara harus mengubah arah kebijakan.

“Negara terpaksa mengalokasikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) seratus ribu (rupiah) per orang selama tiga bulan untuk 18,7 juta orang,” kata Misbakhun.

Misbakhun mengapresiadi penindakan dari penegak hukum. Akan tetapi, menurutnya, tindakan dari aparat penegak hukum masih belum cukup untuk membongkar mafia minyak goreng.

Menurut dia, Kejaksaan Agung harus mengarahkan sanksi bagi pihak korporasi. Sebab, dia menilai bahwa ekspor tidak mungkin dilakukan perorangan.

“Apakah cukup orang orang ini? Silakan publik menilai,” tuturnya.

Menurut laporan survei Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kompas, mayoritas atau 66,3% responden menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di bulan Ramadan.

Responden yang menganggap pemerintah mampu mengendalikan harga hanya 32,5%. Sedangkan 1,2% responden lainnya menjawab tidak tahu.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Ashri Fadilla

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...