Menkes Minta Hub Vaksin Covid-19 hingga APD Diperluas ke Banyak Negara
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kembali mengingatkan bahwa dunia harus mulai berbenah membangun sistem kesehatan global pasca pandemi Covid-19. Salah satunya memperluas hub atau pusat pengembangan manufaktur sektor kesehatan di masa depan.
Hal ini merupakan satu dari tiga prioritas yang diusulkan Indonesia dalam KTT Covid-19. Secara khusus, Budi menyoroti memperluas pusat pengembangan dan produksi vaksin, alat pelindung diri (APD), hingga obat-obatan demi menangani pandemi.
“Itu akan menjadi warisan dari kita untuk anak-anak kita dan anak dari anak-anak kita yang akan mereka hargai selamanya,” kata Budi dalam KTT Covid-19 yang digelar secara virtual pada Kamis (13/5).
Prioritas kedua adalah mempersiapkan dana perantara keuangan global (global financial intermediary fund). Dana ini dapat digunakan untuk menciptakan akses yang mudah dan setara bagi seluruh negara untuk memenuhi barang kesehatan seperti vaksin, alat tes PCR, hingga reagen.
Selain itu ia meminta adanya mekanisme terstruktur untuk menangani masalah kesehatan darurat di masa depan. Maka dari itu, perlu kerjasama dengan institusi global seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), dan Aliansi Vaksin Global (GAVI).
Budi juga menyarankan perlunya integrated global surveillance, di mana laboratorium yang ada di berbagai wilayah harus terhubung agar tercipta kemudahan akses informasi. Contohnya adalah ketika virus Covid-19 baru menyebar di Wuhan, seorang ilmuwan mengunggah genome sequence virus Covid-19 ke laman Global Initiative on Sharing (GISAID).
“Hal ini menunjukkan akses global pada data genomic yang lebih cepat memungkinkan perkembangan vaksin yang lebih cepat dan dapat menyelamatkan jutaan nyawa manusia,” jelas Budi
Prioritas ketiga adalah harmonisasi standar protokol kesehatan dunia untuk mengembalikan mobilitas manusia dan barang demi meningkatkan ekonomi global. Protokol baru ini mengambil contoh dari imigrasi bagi pelancong.
“Indonesia telah memulai inisiatif ini menggunakan standar WHO dengan solusi digital dan tingkat awal. Harapannya, kami dapat bermitra dengan Uni Eropa dan semua anggota G20,” kata Budi.
