Kepercayaan Publik Terus Menurun, Jokowi Disarankan Reshuffle
Tren kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terus mengalami penurunan sejak awal 2022. Setidaknya berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI), tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi mencapai 75,3%. Sementara pada Mei, tingkat kepuasan terhadap Jokowi turun menjadi 58,1%.
Menurut pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, penurunan kepercayaan ini disebabkan tiga hal utama, yaitu tekanan ekonomi, kesulitan yang dialami pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penurunan kebebasan berpendapat.
“Semua itu membuat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Oleh karena itu, sudah saatnya Jokowi me-reshuffle kabinetnya,” ujar Jamil saat dihubungi, Selasa (17/5).
Penekanan ekonomi menurutnya sangat dirasakan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Kemudian, kesulitan yang dialami para pelaku UMKM terjadi akibat kurang stabilnya harga kebutuhan bahan pokok. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian bagi mereka dalam berusaha.
Sementara terkait dengan kebebasan berpendapat, Jamil menilai penurunan terjadi karena adanya kekhawatiran masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka, termasuk di dunia maya.
Berikut ragam alasan masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi:
Menurut Jamil, reshuffle dapat memberikan angin baru pada tingkat kepercayaan publik ke Jokowi, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik.
Reshuffle di bidang ekonomi perlu dilakukan agar terjadi penyegaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sedangkan reshuffle dalam bidang politik, dilakukan untuk mengembalikan kebebasan berpendapat. “Hal ini diperlukan karena menjadi salah satu indikator demokrasi,” jelas Jamil.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa alasan ketidakpuasan masyarakat adalah peningkatan harga kebutuhan pokok. Ia menilai, kini ketika pandemi Covid-19 mulai terkendali, maka isu yang menjadi sumber ketidakpuasan adalah kurangnya lapangan pekerjaan serta tingginya harga kebutuhan pokok.
"Banyak isu yang diuji dalam survei nasional Mei 2022, namun yang berkorelasi langsung dengan approval rating adalah minyak goreng karena produk ini menyumbang tingginya tingkat inflasi,” kata Burhanuddin, dalam keterangan resmi, Minggu (15/5).
Dalam survei tersebut, sebanyak 89,5% responden sejatinya mendukung keputusan Presiden yang melarang ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Namun, sebanyak 72.8% warga masih merasa harga minyak goreng saat ini kurang terjangkau atau tidak terjangkau sama sekali. Survei juga menemukan hanya 5% warga yang membeli minyak goreng curah sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, hasil survei IPI menyebutkan terdapat beberapa alasan utama bagi publik yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi. Sebanyak 28,9% masyarakat beralasan harga-harga kebutuhan bahan pokok meningkat. Kemudian 10,7% merasa pemberian bantuan tidak merata, 8,4% menilai minimnya lapangan kerja, 7,4% kegagalan menangani mafia minyak goreng, 4,5% kegagalan menanggulangi pandemi Covid-19, 4,4% kegagalan memberantas korupsi, 4,1% kemiskinan yang tidak berkurang, 4% ketidakberpihakan terhadap rakyat kecil.
