Pasar Digital UMKM Jadi Jembatan ke Ekosistem Pengadaan BUMN
Melalui program Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM), Kementerian BUMN berusaha menarik para pelaku UMKM untuk menjadi bagian dari ekosistem pengadaan di lingkungan kementerian dan perusahaan-perusahaan milik negara.
Pasar Digital UMKM adalah platform digital yang mempertemukan pelaku UMKM dengan BUMN untuk mengoptimalkan dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN, sekaligus memperluas kesempatan pelaku UMKM untuk mendapatkan modal.
Berdasarkan data Kementerian BUMN, hingga akhir 2021, BUMN telah memfasilitasi 13.692 bisnis UMKM dengan total transaksi mencapai Rp 19,2 triliun yang berasal dari 235 ribu jumlah transaksi. Masing-masing UMKM mencatatkan Rp 1,4 miliar per transaksi.
Ada lima jenis transaksi terbesar UMKM dalam pengadaan BUMN. Alat tulis kantor menempati urutan pertama sebanyak 13.871 transaksi, diikuti dengan peralatan elektronik sebanyak 10.981 transaksi.
Katering dan snack menempati urutan selanjutnya dengan mencatatkan 5.982 transaksi, lalu di tempat ke empat ada belanja keperluan Alat Perlindungan Diri untuk Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) sebanyak 5.529 transaksi. Kebutuhan belanja souvenir menduduki tempat ke lima dengan 4.495 transaksi.
Kondisi ini melesat karena pada Agustus 2021, jumlah UMKM yang tercatat 9.600 usaha dan jumlah transaksi sebesar 130 ribu dengan kisaran Rp20 juta hingga Rp400 juta per transaksi.
Tren positif ini dipercaya akan terus berlanjut, sejurus dengan pengumuman Badan Pusat Statistik bahwa ekonomi Indonesia mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 5,01 persen pada kuartal I-2022.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa kondisi ekonomi yang sudah mulai pulih ini akan mempengaruhi dunia usaha, termasuk industri UMKM.
Akan tetapi, Erick juga mengingatkan bahwa seluruh pihak terkait harus mampu mempertahankan laju perekonomian supaya dunia industri, termasuk UMKM terus bergerak maju.
“UMKM akan kesulitan untuk berkembang jika perekonomian bangsa negatif, terlepas dari apapun inovasi yang dilakukan,” ujarnya pada Sabtu (14/5), seperti dikutip dari katadata.co.id.
Erick juga optimistis jika Indonesia berhasil mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, maka prediksi sejumlah lembaga bahwa Indonesia akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia pada 2045 akan terwujud.
Sejumlah lembaga dunia seperti IMF dan World Bank sebelumnya memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat.
Selain kondisi ekonomi yang mendukung, Menteri Erick juga menambahkan bahwa kondisi pandemi Covid-19 yang cenderung stabil juga semakin menambah optimisme.
Pemerintah baru saja melonggarkan protokol kesehatan dengan tidak lagi mewajibkan warga memakai masker saat beraktifitas di luar ruangan. Para ahli dan sebagian warga melihatnya sebagai situasi transisi menuju endemi.
Untuk menggenjot momentum, Erick juga akan memperbesar alokasi pembiayaan UMKM, dari yang semula 20 persen menjadi 30 persen.
“Pembiayaan UMKM di Indonesia itu baru 20 persen dari total pembiayaan perbankan. Malaysia dan Thailand sudah mencapai 50 persen,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan agar setiap kementerian dan lembaga dapat mengalokasikan 40-70 persen dari anggaran pengadaan untuk produk dalam negeri.
“Melihat perkembangan data ini, saya optimis bahwa koperasi dan UMKM kita dapat mencapai peningkatan alokasi pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga 90 persen,” ujar Teten.
Catatan Bank Indonesia pada 2021 menunjukan 69,5 persen pelaku UMKM masih belum mendapatkan akses kepada permodalan.
Baru 30,5 persen pelaku UMKM yang mendapatkan pinjaman kredit modal perbankan. Total kredit segmen UMKM yang telah disalurkan perbankan mencapai Rp1.135 triliun atau 20,51 persen dari total kredit.
Pembiayaan modal yang diberikan melalui ekosistem ultra mikro yang digawangi oleh konsorsium BRI, PNM dan Pegadaian ini nantinya juga akan dibarengi dengan pendampingan dan pengarahan.
Pendampingan ini diperlukan agar pelaku UMKM dapat secara optimal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya kedepan.
Hingga kini, para pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya rendahnya literasi keuangan dan digital, akses terbatas terhadap pembiayaan dan ketiadaan aset jaminan.
Erick meyakini bahwa pembinaan yang konsisten dan transparan akan mengantarkan UMKM menjadi kekuatan fundamental dalam meningkatkan laju perekonomian Indonesia ke depannya.
Syaratnya, ujar Erick, para pelaku usaha tidak lagi menjadi obyek politik yang hanya mendapatkan jargon mengenai pembangunan.
Dengan dukungan penyertaan modal ekosistem ultra mikro, UMKM diharapkan dapat menjadi lokomotif untuk pembangunan ekonomi di masa mendatang.
"Secara teori kalau nanti 40-50 persen pendapatannya, yang juragan itu dua kali gaji menteri," kata Erick.
(Tim Riset Katadata)
