Peran Strategis BUMN dalam Penyaluran Bantuan Sosial
Mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bagaimana tidak? Pada 2019 tingkat kemiskinan Indonesia sempat menurun di bawah dua digit menjadi 9,22 persen, level terendah sepanjang sejarah. Namun, gara-gara pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin bertambah lagi menjadi 10,19 persen pada 2020.
Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, pemerintah Presiden Jokowi meluncurkan sejumlah program bantuan tunai, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Perlahan-lahan tingkat kemiskinan pun mulai menurun kembali di bawah dua digit, yaitu 9,71 persen pada kuartal III-2021, berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Hal ini seiring dengan kemampuan pemerintah Indonesia mengendalikan pandemi Covid-19 dan mulai bangkitnya perekonomian nasional seiring pengurangan pembatasan sosial.
Boleh jadi tidak semua masyarakat tahu bahwa di balik mulai menurunnya angka kemiskinan tersebut ada peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya bank-bank milik pemerintah yang tergabung dalam Himbara dan PT Pos Indonesia.
Pemerintah memang menunjuk Himbara dan PT Pos sebagai penyalur berbagai bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu di seluruh Indonesia. Presiden sendiri yang meresmikan penyaluran bantuan tunai ini pada 4 Januari 2021 lalu.
“Supaya diingatkan ini kepada penerima. Dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini diberi tahu tidak ada potongan-potongan karena itu dikirimkan langsung kepada penerima. Baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos,” katanya di Istana Negara (4/1/2021).
Jokowi menjelaskan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 pemerintah menyiapkan Rp110 triliun terkait penyaluran Bansos bagi masyarakat di 34 provinsi dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, dan bantuan sosial tunai (BST).
Penunjukan bank pelat merah dan PT Pos ini bukan terjadi tiba-tiba. Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sudah menyatakan siap mengerahkan perusahaan negara membantu mendata dan mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat kecil terdampak pandemi Covid-19.
Erick menegaskan pemerintah melalui PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Negara (Himbara) telah memiliki platform untuk mendistribusikan BLT kepada masyarakat. "Kami siap menjadi pendistribusi Bansos tunai atau BLT," kata Erick (24/5/2020).
Adapun Bansos dari pemerintah diberikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Kartu Prakerja untuk 2,9 juta peserta.
Dalam praktiknya, Himbara dan PT Pos bekerja sama menyalurkan Bansos berdasarkan potensi masing-masing. Misalnya, untuk wilayah Pulau Papua, yang terdiri atas 42 kabupaten/kota, PT Pos mendistribusikan 81 persen bantuan, BRI dan Mandiri masing-masing 7 persen, dan BNI kebagian 5 persen.
Di Jawa dengan 116 kabupaten/kota, BNI mendapat penugasan menyalurkan 64 persen Bansos, sedangkan BRI 18 persen, Mandiri 13 persen dan BSI 6 persen.
Sampai dengan 31 Januari 2022, penyaluran PKH oleh Himbara dan PT Pos mencapai Rp27,9 triliun lebih untuk 11.050.940 penerima atau tercapai 99,99 persen dari target 11.050.953. Artinya hanya ada 13 paket bantuan yang tidak tersalurkan.
Untuk penyaluran program sembako reguler, Himbara berhasil melaksanakan pendistribusian 100 persen dari target dengan jumlah dana Rp28.732.144.000 untuk 18.563.707 peserta.
Dalam Program Sembako PPKM, Himbara berhasil menyalurkan bantuan sebanyak Rp6,7 triliun lebih untuk 5.933.422 penerima atau 99,95 persen dari target 5.936.191.
Untuk Program Sembako Penanganan Kemiskinan Ekstrem, dari target 1.135.003 penerima, Himbara berhasil menyalurkan bantuan untuk 1.134.990 peserta atau 99,99 persen dengan nominal Rp1,02 triliun lebih.
Lantaran ada dana yang tidak tersalurkan, Himbara mengembalikan sejumlah Rp822.253.403.338 ke Kas Negara untuk program Bansos 2021. “Bank milik negara ini tidak menikmati pengendapan dana sisa bantuan sosial yang tidak tersalurkan,” kata Ketua Himbara Sunarso.
Sunarso menyampaikan, secara umum kebijakan dan stimulus pemerintah, termasuk bantuan sosial berdampak positif bagi ekonomi.
Dalam proses penyaluran bantuan sosial, ditemukan sejumlah persoalan. Pertama, data yang diterima Kementerian Sosial tidak sesuai dengan regulasi mengenai customer due diligence (CDD) sederhana, serta mengandung karakter khusus yang tidak sesuai dengan sistem bank.
Masalah selanjutnya, Sunarso memaparkan, ada kerancuan instruksi penghentian pemanfaatan dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang berdampak pada ketidakpastian pelaksanaan di bank penyalur serta penerima bantuan.
Selain itu, terjadi perlambatan distribusi kartu untuk penerima baru pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), katanya seperti dikutip Katadata (3/9/2021).
Untuk meningkatkan penyaluran Bansos di masa mendatang, Himbara mengusulkan, pertama, untuk mempercepat penyaluran, semua tipe Bansos dapat dilakukan transfer tunai melalui rekening bank.
Kedua, PT Pos Indonesia dapat dilibatkan untuk menjangkau wilayah yang tidak terlayani Bank Himbara.
Ketiga, dibutuhkan institusi yang tepat untuk melaksanakan proses distribusi Kartu Keluarga Sehat (KKS) dan sosialisasi Bansos sampai dengan pemanfaatan dana bansos oleh KPM
(Tim Riset Katadata)
