DPR Sentil Kementan soal Pengajuan Anggaran Wabah PMK Rp 2 Triliun
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegur Kementerian Pertanian (Kementan) karena tidak memberikan rincian yang cukup jelas mengenai pengajuan anggaran tambahan untuk penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada tahun anggaran 2023. Kementerian Pertanian juga dinilai tidak serius dalam menyusun program anggaran kerja 2023.
"Beberapa waktu lalu teman-teman ada yang mengusulkan tambahan untuk penanganan PMK Rp 2 triliun, tapi saya bersama pimpinan lain sepakat tolak,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, saat rapat kerja dengan Menteri Pertanian dan jajarannya di Jakarta, Senin (13/6).
Dia mengatakan, DPR pada dasarnya setuju memberikan anggaran untuk penanganan wabah PMK. Pihaknya bahkan bersedia menyetujui anggaran yang lebih besar jika dibutuhkan. Namun, pengajuan anggaran tersebut harus diberi keterangan yang rinci.
“Kami tidak mau memberi cek kosong. Nanti kalau ada apa-apa, kami berlima (sebagai) pimpinan Komisi IV, ang bermasalah,” ujarnya.
Sudin juga mempertanyakan keseriusan Kementan dalam menyusun kegiatan dan program 2023. Dia menilai hal tersebut belum tergambarkan dalam bahan yang telah disampaikan Kementan.
"Di antaranya terkait usulan yang pernah disampaikan Kementan di mana hingga saat ini belum tergambarkan rincian kegiatan dan usulan tersebut dalam bahan yang disampaikan," jelasnya.
Relokasi Anggaran
Kementerian Pertanian (Kementan) telah meningkatkan anggaran untuk menangani kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak di Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut alokasi penanganan penyakit ini sebesar Rp 180,78 miliar pada 2022.
“Angka ini dirinci dari relokasi anggaran, baik dari internal Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) sebesar Rp 80,78 miliar dan sisa dari sumber eksternal eselon I sebanyak Rp 100 miliar,” ujarnya.
Syahrul menjelaskan, anggaran ini digunakan untuk pembelian vaksin sebanyak tiga juta dosis, serta 812 unit penyimpanan vaksin berupa coolbox dan ice gel. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk kelengkapan operasional lainnya seperti spuit jarum suntik, obat-obatan, desinfektan, hingga pengujian sampel PMK. Nantinya, vaksin dan obat-obatan ini akan didistribusikan ke 20 lokasi di seluruh Indonesia.
Selain melakukan realokasi, Kementan juga meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuka blokir automatic adjustment tahun anggaran 2022. Dana sebesar Rp 1,17 triliun yang ada dalam sistem penyesuaian ini akan digunakan untuk penanganan PMK.
“Agar penanganan PMK dapat dilakukan dengan luas, disusun kebutuhan anggaran per 8 Juni 2022, bahwa total anggaran yang diperlukan sebesar Rp 4,42 triliun ,” ujar Syahril.
Seiring alokasi anggaran 2023 Kementan menyampaikan bahwa target produksi komoditas daging sapi dan kerbau 2023 tidak mengalami perubahan yakni sebanyak 465,15 ribu ton. Hanya ada tiga komoditas yang mengalami perubahan target produksi, yakni padi, jagung, dan kedelai.
Berdasarkan Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2021, berikut daftatr 10 provinsi dengan populasi potong terbanyak:
