Anies, Ganjar, dan Erick Thohir Dominasi Capres Usulan DPW Nasdem

Image title
16 Juni 2022, 20:11
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah).
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah).

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tengah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas strategi pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu), sekaligus mencari sosok yang tepat dalam memimpin bangsa ini di masa mendatang.

Rencananya Nasdem akan memunculkan tiga nama yang akan diserahkan kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, untuk menjadi calon presiden (capres). Nasdem menyaring usulan nama dari 34 Dewan Pengurus Wilayah (DPW). 

“Seluruh DPW sudah memberikann laporannya yang bersama-sama kita dengarkan dan saksikan,” ujar Ketua Steering Committee Rakernas Nasdem 2022, Willy Aditya, saat membacakan laporan usulan nama capres pada Sidang Pleno Rakernas Nasdem di Jakarta Conventional Center (JCC), Kamis (16/6).

Berdasarkan laporan tersebut, mayoritas DPW mengusulkan nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dari 34 DPW, 32 di antaranya menjagokan Anies. Dua provinsi yang tidak mengusulkan nama Anies adalah Papua Barat dan Kalimantan Timur.

Selanjutnya, menyusul nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang diusulkan 29 DPW. Hanya lima provinsi yang tidak mengusulkan Ganjar, yakni Kalimantan Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan DKI Jakarta.

Pada urutan ketiga muncul nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dia mendapatkan usulan dari 16 DPW. Selanjutnya terdapat nama tokoh dari kalangan internal Nasdem, yaitu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rachmat Gobel dengan 14 dukungan, serta Panglima TNI Andika Perkasa yang mendapatkan 13. 

Selain kelima nama tersebut, beberapa DPW ada juga yang mengusulkan nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Dari internal NasDem, selain Rachmat Gobel, DPW juga mengusulkan nama Ahmad Sahroni, Syahrul Yasin Limpo, Lestari Moerdijat, Ahmad Ali, termasuk juga Prananda Surya Paloh. 

Mengenai dinamika usulan tiga nama kepada ketua umum, Willy mengungkapkan adanya dua poin penting. Pertama, adanya komitmen partai terhadap bukti ilmiah, karena nama-nama yang diusulkan tidak jauh dari hasil survei di setiap wilayah. Kedua, adanya amanah dari tokoh masyarakat yang disampaikan dalam pandangan dan laporan dari DPW.

Di antara seluruh nama yang diusulkan, tidak ada DPW yang mengusulkan nama Surya Paloh menjadi capres. Menurut Willy, hal ini justru menunjukkan bahwa nama yang diusulkan para DPW telah melalui proses rekomendasi dan berasal dari aspirasi di wilayah.

“Proses rekomendasi ini didengar langsung dan di DPW memiliki catatan dengan asosiasi figur terlalu dominan pada tokoh tertentu,” ujarnya.

Willy menegaskan, bahwa sosok capres yang akan diusung partainya tidak wajib menjadi bagian dari kader Nasdem. Dia menilai, daripada mengeklaim secara politik, Nasdem lebih mengedepankan komitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menentukan capres. “Masuk Nasdem bukan harus,” ungkapnya.

Sejauh ini, Nasdem masih dalam proses membangun hubungan komunikasi dan emosional dengan berbagai partai politik serta tokoh-tokoh yang memiliki potensi menang pada Pemilu 2024 mendatang. Akan tetapi, hingga kini, belum ada komunikasi yang dibangun dengan kandidat yang diusulkan DPW.

“Belum ada komunikasi yang diusung dengan calon, kecuali Syahrul Yasin Limpo dan Rahmat Gobel,” kata Willy.

Sebelumnya, Surya Paloh memberikan kebebasan kepada seluruh kader untuk memilih calon pemimpin nasional untuk Pemilu 2024. Paloh meminta semua aspirasi kader untuk menentukan capres dan wakil presiden cawapres, dapat disampaikan secara bebas, tanpa tekanan.

Paloh mengingatkan agar seluruh kader Nasdem melepaskan diri dari polarisasi akibat politik identitas yang tengah berkembang di masyarakat. "Kita tidak ingin melihat negara ini berubah, berubah haluan ideologi mendapatkan ideologi yang baru seperti negara khilafah misalnya, atau negara fasistis, atau terjebak urusan Jawa dan non Jawa, pribumi atau non pribumi." 

Reporter: Ashri Fadilla

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...