Kejaksaan Umumkan Tersangka Baru Kasus Garuda, Ini Perjalanan Kasusnya
Kejaksaan Agung Senin (27/6) siang nanti, berencana mengumumkan seorang tersangka baru dalam proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. (GIAA) pada periode 2011-2021. Rencananya, konferensi pers nanti turut hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick THohir, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
“Pernyataan akan disampaikan oleh Jaksa Agung RI, Menteri BUMN, dan Kepala BPKP,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangannya pada Minggu (26/6).
Kasus ini berawal dari pengadaan pesawat udara berbagai jenis tipe pada 2011 - 2021. Pesawat-pesawat itu antara lain Bombardier CRJ-100 dan ATR 72-600. Mengutip laporan keuangan Garuda Indonesia pada 2019, ada kontrak pengadaan 25 pesawat ATR 72-600 dengan Avions de Transport Regional G.I.E untuk anak usahanya, Citilink Indonesia.
Pembelian pesawat ini merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2009-2014. Garuda berencana menambah 50 unit pesawat ATR 72-600 dengan rincian penyewaan 45 unit dan pembelian 5 unit.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengumumkan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai USD 609 juta atau sekitar Rp 8,8 triliun.
Kerugian tersebut disebabkan proses pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan pesawat ATR72-600 yang dilakukan tidak sesuai dengan Prosedur Pengelolaan Armada (PPA), prinsip-prinsip pengadaan BUMN, dan prinsip business judgment rule.
“Mengakibatkan performance pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara,” kata Ketut Sumedana pada Selasa (21/6) pekan lalu.
Dalam kasus ini, tim penyidik telah menyerahkan barang bukti dan berkas perkara tahap II menyangkut tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (21/6).
Berkas tersebut merupakan milik tersangka mantan Vice President Strategic Management Office Garuda, Setijo Awibowo; mantan Executive Project Manager Garuda, Agus Wahjudo; dan mantan Vice President Treasury Management Garuda, Albert Burhan.
Ketiganya terancam pidana Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Subsider Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kasus pengadaan pesawat di Garuda pada 2016 juga sempat disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus yang ditangani KPK, pegadilan telah memvonis tiga terdakwa terbukti bersalah menerima dan memberikan uang suap selama proses pengadaan pesawat.
Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar; dan mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno. Akan tetapi, Hadinoto meninggal dunia saat menjalani hukuman pada Desember 2021. Sementara sebagai pihak pemberi adalah pemilik PT Mugi Rekso Abadi (MRA), Soetikno Soedarjo.
Emirsyah divonis penjara 8 tahun serta denda Rp 1 miliar akibat menerima suap Rp 49,3 miliar serta Tindak Pidana Pencucian Uang sekitar Rp 87,46 miliar. Emirsyah menerima suap lewat lima kontrak Garuda Indonesia pada 2008-2013. Kelima kontrak tersebut adalah pemeliharaan mesin Rolls-Royce, pengadaan pesawat Airbus A330-300, Airbus A320-Neo, ATR 72-600, dan Bombardier CRJ 1000.
Menyangkut pengadaan pesawat ini, sebelumnya Erick Thohir pada Januari lalu sudah menemui Jaksa Agung Burhanudin, untuk memberikan laporan mengenai adanya dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat. Laporan tersebut berisi hasil audit investigasi Kementerian BUMN dan audit BPKP.
Menurut Erick, dalam proses pengadaan pesawat tersebut terdapat indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda.
"Saya rasa sudah saatnya memang oknum-oknum yang ada di BUMN harus dibersihkan, dan inilah memang tujuan utama kita terus menyehatkan daripada BUMN tersebut," ujar Erick dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung pada Selasa (11/1).
Terkait dengan kondisi keuangan, total utang Garuda terus menggunung. Hingga kuartal III 2021, perseoran memiliki total utang mencapai US$13,03 miliar atau naik 25,7% dari US$10,36 miliar pada kuartal III 2020.
Rinciannya, liabilitas jangka pendek Garuda Indonesia tercatat sebesar US$5,28 miliar. Sedangkan, liabilitas jangka panjang yang dimiliki maskapai penerbangan negara tersebut mencapai US$7,73 miliar.
