Cari Bukti Kasus Korupsi Impor Garam, Kejaksaan Geledah Tiga Lokasi
Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalah gunaan wewenang dalam penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam pada periode 2016 sampai 2022.
Penggeledahan ini dilakukan tim penyidik pada tiga tempat, tanpa menjelaskan secara rinci lokasi yang menjadi sasaran operasi Kejaksaan Agung. “Ada operasi di Surabaya,” ujar Jampidsus, Febrie Adriansyah, menjelaskan Senin (27/6) malam.
Sementara Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus, Supardi, menjelaskan permasalahan dalam kasus ini menyangkut impor garam industri yang ditujukan bagi konsumsi publik. Terkait dengan importasi, dia menyatakan bahwa perizinannya berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Ditjen Daglu Kemendag).
Pada periode tersebut, eks Dirjen Daglu Kemendag dijabat Indrasari Wisnu Wardana. Saat ini, Wisnu juga telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus berbeda, yaitu dugaan korupsi terkait penerbitan izin ekspor crude palm oil (CPO).
Menurut Supardi, kasus ini baru dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, sehingga pihaknya masih membutuhkan waktu untuk melakukan pendalaman terhadap perkara ini. “Nantilah kalau spesifik. Kita belum mengarah ke siapa-siapa,” tutur Supardi.
Peningkatan status perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor Prin-38/F.2/Fd.2/06/2022 yang terbit pada Senin (27/6).
Dalam kasus ini, sebelumnya Kemendag telah menerbitkan aturan impor garam industri untuk PT MTS, PT SM, PT UI tanpa verifikasi stok garam lokal dan industri yang tersedia. Kemudian pada 2018, terdapat 21 perusahaan importir garam yang mendapatkan persetujuan impor garam industri dari Kemendag, dengan kapasitas 3,7 juta ton senilai Rp 2,05 triliun.
Selanjutnya, para importir diduga secara melawan hukum mengalihkan peruntukkan garam industri menjadi garam konsumsi dengan perbandingan harga yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.
“Garam dalam negeri tidak mampu bersaing dengan garam impor dan pada hari ini tim penyidik melakukan gelar perkara dan berkesimpulan untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan,” ungkap Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin dalam Konferensi Pers di Kompleks Kejaksaan Agung pada Senin (27/6).
Harga yang tinggi diungkapkan Burhanuddin menyebabkan perusahaan garam yang dinaungi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak dapat bersaing dengan harga yang lebih murah. Selain BUMN, dia juga menyampaikan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut juga menyebabkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang bergerak dalam industri tidak dapat bersaing.
“Artinya yang seharusnya UMKM yang mendapatkan rezeki di situ, dari garam industri dalam negeri ini, mereka garam impor dijadikan sebagai industri Indonesia, yang akhirnya dirugikan adalah pahlawan UMKM. Ini sangat menyedihkan,” katanya.
Sebagai negara dengan wilayah laut yang sangat luas, kebutuhan garam di dalam negeri masih banyak dipenuhi impor.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2021 Indonesia mengimpor garam seberat 2,8 juta ton dengan nilai total US$107,5 juta atau sekitar Rp1,5 triliun (asumsi kurs tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.197 per US$).
Nilai impor tersebut naik 13,7% (year-on-year/yoy) dibanding tahun sebelumnya, yang besarnya US$94,5 juta pada 2020.
