5 Isu Strategis Rapat Keuangan G20, Ini Catatan BI
Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governor Meeting (FMCBG) G20 Indonesia telah berakhir pada Sabtu (16/7/2022).
Adapun menurut keterangan pers Bank Indonesia yang dirilis Minggu (17/7/2022), secara umum rapat keuangan G20 ini membahas lima isu strategis global, yaitu:
- Tantangan kerawanan pangan (food insecurity) serta pandemi.
- Pemulihan ekonomi melalui bauran kebijakan.
- Penguatan kebijakan moneter serta makroprudensial.
- Rancangan Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk pembayaran lintas-batas dan regulasi aset kripto.
- Kerangka pembiayaan transisi menuju net zero emission.
BI melaporkan negara anggota G20 sudah mengelaborasi respons terhadap kelima isu tersebut.
Pertama, terkait food insecurity, G20 merespons dengan rencana pembentukan sistem kolaborasi dan kerja sama global untuk ketahanan pangan dengan memastikan keterjangkauan (affordability), kemudahan perolehan (accessibility) pangan, serta meningkatkan ketersediaan data untuk pupuk.
Sedangkan terkait pandemi, G20 menyepakati pembentukan Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund) untuk membantu kesiapan pembiayaan pencegahan dan penanggulangan pandemi di masa depan. "Dana tersebut dikelola oleh World Bank dengan komitmen awal sebesar US$1,1 miliar," jelas BI.
Kedua, terkait pemulihan ekonomi, G20 membahas strategi fundamental makroekonomi yang kuat yang dapat dicapai melalui kebijakan fiskal dan moneter.
"Hal ini dicapai tidak hanya melalui suku bunga, melainkan juga instrumen lainnya antara lain stabilisasi nilai tukar, pengelolaan aliran modal, serta koordinasi dengan pemerintah," jelas BI.
Ketiga, terkait kebijakan moneter dan makroprudensial, G20 menilai persoalan stabilitas harga saat ini bersumber pada sisi penawaran, maka koordinasi antara bank sentral dan pemerintah semakin diperlukan untuk sinergi kebijakan moneter dan fiskal, termasuk melalui reformasi struktural.
"G20 berhasil menggabungkan Integrated Policy Framework (IPF) dari IMF dengan Macro Financial Stability Framework (MFSF) dari BIS untuk mengakselerasi terwujudnya stabilitas harga global," jelas BI.
Keempat, inisiatif rancangan Central Bank Digital Currency (CBDC) disambut baik, khususnya dalam penggunaan untuk interoperabilitas dan pembayaran lintas-batas (cross-border payments). G20 juga menyatakan pentingnya kerangka regulasi dan pengawasan yang kokoh untuk aset kripto.
"Tujuan yang ingin dicapai adalah memitigasi risiko dari penggunaan aset kripto dan memastikan level playing field, dengan tanpa menghambat inovasi dan inklusi. Membangun kesadaran publik akan risiko penggunaan aset kripto merupakan hal penting," jelas BI.
Terakhir, terkait ekonomi dan keuangan hijau, G20 membahas berbagai rekomendasi untuk mengembangkan kerangka pembiayaan net zero emission.
"Dalam hal ini, ditekankan pentingnya pertukaran pengalaman dalam rangka mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi menuju net zero emission," jelas BI.
Secara umum, BI menyatakan Presidensi G20 Indonesia berhasil meyakinkan anggota untuk memperkuat komitmen mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.
BI juga menyatakan G20 Indonesia berhasil mengajak semua anggota untuk berkomitmen mempertahankan stabilitas keuangan global, termasuk dengan terus berkoordinasi dalam langkah-langkah kebijakan dan penerapan standar internasional.
