Deretan Konflik PPP Sejak Orde Baru Hingga Saat Ini, Terbaru Suharso
Konflik kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih terus terjadi. Terbaru, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Serang, Banten pada Minggu (4/9) memutuskan untuk memberhentikan Ketua Umum Suharso Monoarfa.
Ini lantaran Suharso memberikan pernyataan kontroversial soal pemberian amplop kepada kiai. Posisinya digantikan oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketum.
Meski demikian, Suharso menegaskan dirinya masih menjadi Ketum yang sah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu bahkan menemui Presiden Joko Widodo di Istana pada Senin (12/9) untuk membahas masalah kepemimpinan Partai Kakbah.
"Nanti kami selesaikan baik-baik," ujar dia usai menghadap Presiden.
Sementara Mardiono masih menunggu arahan Jokowi terkait statusnya sebagai Wantimpres. Ia mengatakan, dua jabatan yang sedang didudukinya sekarang ini berada dalam ruang berbeda.
Kisruh kepemimpinan bukan hal baru bagi PPP. Sejak awal dibentuk pada era Orde Baru, partai ini kerap dilanda konflik dalam perebutan kekuasaan.
Di masa lalu, pemerintahan Soeharto bahkan ikut campur dalam masalah suksesi pimpinan partai politik. Dikutip dari berbagai sumber, berikut daftar konflik yang pernah melanda PPP:
Djaelani Naro
Djaelani Naro atau biasa dipanggil John Naro adalah Ketua Umum kedua PPP yang menjabat pada 1978 hingga 1989. Ia menduduki posisi ini usai menggeser Ketum sebelumnya yakni Mohammad Syafa'at Mintaredja.
Saat itu, Djaelani mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum tanpa melalui muktamar. Ia juga dianggap sebagai representasi pemerintahan Orde Baru. Bukan tanpa sebab, proses suksesi kepemimpinan PPP saat itu digalang oleh tangan kanan Presiden Soeharto yakni Ali Moertopo.
PPP di era tersebut merupakan partai yang relatif masih baru. Partai tersebut terdiri dari fusi sejumlah partai Islam seperti Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia, serta Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
Di era Djaelani, perseteruan faksi Nahdlatul Ulama (NU) dan eks Parmusi semakin memanas. Puncaknya, NU memutuskan keluar dari PPP usai Naro memangkas jumlah caleg NU dalam Pemilu 1982.
Suryadharma Ali
Konflik berikutnya terjadi saat Suryadharma Ali memimpin PPP pada 2007 hingga 2014. Perpecahan terjadi saat mantan Menteri Agama itu membawa Partai Kakbah ke kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa saat Pilpres 2014.
Suharso Monoarfa bersama Romahurmuziy menggalang pengurus wilayah untuk mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Suryadharma. Buntutnya, Suharso menggelar rapat pimpinan untuk memberhentikan Suryadharma sebagai Ketum.
Belakangan, kedua kubu memutuskan islah dan PPP bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Suryadharma sendiri digantikan Romahurmuziy usai menjadi tersangka kasus korupsi dana haji.
Rommy, panggilan akrab Romahurmuziy, menjabat sebagai Ketum dari 2014 hingga 2019. Ia digantikan oleh Suharso usai tersandung kasus suap pegawai Kementerian Agama.
Suharso Monoarfa
Konflik PPP belum juga berakhir. Suharso digoyang untuk menyerahkan jabatannya yang diemban sejak 2019.
Ia awalnya diminta mundur sejumlah kader senior usai berpidato soal 'amplop' kiai di KPK. Kader-kader tersebut kemudian menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk mengganti Suharso dengan Mardiono.
Suharso, yang saat dipecat berada di Prancis, tak menerima keputusan tersebut. Ia lalu menyurati Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar tak menerima kepengurusan Mardiono.
Meski demikian, Laoly tetap mengesahkan kepengurusan Mardiono. Suharso lalu dipanggil Presiden Jokowi untuk membahas secara khusus nasib PPP. Dalam pertemuan tersebut, ia berjanji untuk menyelesaikan konflik partainya secara baik-baik.
