Kejagung Naikkan Status Dugaan Korupsi Tower BTS Kominfo ke Penyidikan
Kejaksaan Agung resmi menaikkan status dugaan tindak pidana korupsi Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) oleh kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ke penyidikan.
Kejaksaan telah melakukan gelar perkara dan menemukan alat bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Adapun dugaan kasus terjadi dalam penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020 sampai dengan 2022.
"Guna kepentingan penyidikan, pada 31 Oktober 2022 dan 1 November 2022, Tim Penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat yang diduga terkait dengan tindak pidana," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana di Jakarta, Rabu (2/11).
Beberapa tempat yang telah dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik Kejagung yaitu sebagai berikut:
1. Kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia;
2. PT Aplikanusa Lintasarta;
3. PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera;
4. PT Sansasine Exindo;
5. PT Moratelindo;
6. PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri;
7. PT ZTE Indonesia;
Lebih jauh, Ketut mengatakan, hasil penggeledahan masih dipelajari oleh tim penyidik. "Hasil penggeledahan telah ditemukan dokumen-dokumen penting," ujarnya.
Lima paket proyek yang dikerjakan BAKTI berada di wilayah terpencil di Papua, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur. Proyek dimulai sejak akhir 2020 dan terbagi menjadi dua tahap.
Tahap pertama, targetnya akan ada 4.200 BTS yang akan rampung. Sedangkan sisanya akan selesai pada 2023 sehingga total akan ada 7.904 BTS yang dirampungkan.
