PDIP Ingin Kembali Pakai Nomor Urut 3, Singgung Atribut Lama Menumpuk
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelaskan alasan tetap menggunakan nomor urut lama untuk Pemilihan Umum 2024 mendatang. Mereka menyinggung efisiensi sebagai salah satu pertimbangan utamanya.
PDIP menggunakan nomor urut tiga dalam Pemilu 2024, sama seperti 2019. Dengan nomor yang sama, atribut pemilu lalu bisa digunakan lagi untuk 2024.
"Ada alasan efisiensi karena Ibu Mega (Megawati) dan jajaran DPP melihat banyak bendera partai yang (masih) ada," kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/12) dikutip dari Antara.
Hasto menjelaskan alasan lain adalah faktor ideologis yakni Trisakti yang dipopulerkan Soekarno. Belum lagi nomor urut yang sama juga digunakan partai berlambang banteng itu saat Orde Baru. "Nomor tiga itu salam ketika kebangkitan PDIP dalam masa Orde Baru," katanya.
Ia juga telah berbicara dengan partai politik lain mengenai penggunaan nomor urut lama. Hasto mengatakan parpol lainnya ternyata memiliki keinginan yang sama. "Alasannya tidak jauh berbeda," kata dia.
Penentuan nomor urut peserta pemilu ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022. Meski demikian, tak semua parpol sepakat dengan hal ini.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Pembangunan Arsul Sani berpendapat pengundian nomor urut oleh seluruh partai peserta pemilu akan menjunjung adanya persamaan antar partai. Selain itu penentuan ulang juga akan memberi kesempatan sama kepada partai baru untuk dapat nomor urut awal.
Namun berbeda dengan Arsul ,Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi menyatakan dukungan atas lahirnya Perppu. Ia mengatakan bahwa PKS lebih setuju jika nantinya parpol tetap menggunakan nomor urut sama karena memudahkan sosialisasi.
Adapun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, diundi ulang ataupun tidak, aturan nomor urut iini tetap sama-sama adil. Ia mengatakan, substansi dari penggunaan nomor lama agar irit logistik.
"Tinggal keputusan saja nanti kan keputusannya, misalnya, berdasarkan suara terbanyak partai-partai misalnya," katanya.
