Menlu Tak Yakin Konflik Myanmar Akan Beres Meski RI Pimpin ASEAN
Kementerian Luar Negeri mengatakan krisis politik di Myanmar tidak akan selesai pada tahun ini walau Indonesia memimpin Asean. Namun pemerintah menegaskan krisis politik tersebut tidak akan menyandera pembangunan komunitas Asean.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengapresiasi usaha pemerintah Brunei Darussalam dan Kamboja dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Akan tetapi, tidak adanya komitmen junta di Myanmar membuat tidak ada kemajuan yang signifikan selama dua tahun terakhir.
"Kita tahu persis sejarah Myanmar, kompleksitas yang dihadapi Myanmar, sehingga mengharapkan semua selesai pada tahun ini merupakan hal yang tidak mungkin terjadi," kata Retno dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senin (30/1).
ASEAN sebelumnya telah berusaha mengimplementasikan lima point konsensus atau 5CP untuk mengentaskan krisis politik di Myanmar. Sebagai informasi, 5CP disepakati oleh para pimpinan ASEAN dan Ketua Junta Myanmar Min Aung Hlaing di Jakarta pada 24 April 2021.
Isi dari kesepakatan 5CP adalah segera menghentikan kekerasan di dalam negara, melaksanakan dialog dengan seluruh pihak, penunjukkan utusan khusus, menerima bantuan kemanusiaan oleh ASEAN, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan seluruh pihak.
"Sangat disayangkan hingga saat ini tidak terlihat komitmen junta Myanmar untuk menjalankan 5CP, sehingga tidak ada kemajuan yang signifikan," ujar Retno.
Retno berpendapat dialog nasional yang inklusif menjadi kunci dalam penyelesaian masalah di Myanmar. Akan tetapi, dialog memerlukan situasi yang kondusif, kekerasan dihentikan, serta adanya bantuan kemanusiaan kepada masyarakat.
Meski pesimis, Indonesia akan melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik Myanmar. Salah satunya adalah komunikasi dengan Sekretariat Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara lainnya.
Retno tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai strategi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah di Myanmar secara publik. "Penjelasan secara lebih detail dan mengingat sensitivitas isu, kami izin melakukannya dalam format pertemuan tertutup," katanya.
