Perppu Ciptaker Batal Disahkan, Tunggu Masa Reses DPR Selesai di Maret
Perppu Ciptaker atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja batal disahkan menjadi Undang-Undang hari ini. Pengesahan Perppu Ciptaker bakal ditentukan dalam rapat Paripurna DPR setelah masa reses berakhir pada 13 Maret nanti.
DPR batal mengesahkan Perppu Ciptaker karena terganjal masalah prosedural, yakni agenda pengesahan belum dibahas dalam Badan Musyarawah atau Bamus. Bamus yang menentukan agenda pembahasan di paripurna, setelah Badan Legislasi DPR sepakat membawa Perppu Ciptaker ke paripurna.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Achmad Baidowi, mengatakan setelah dibahas dalam Bamus, barulah Perppu Ciptaker dapat masuk dalam agenda paripurna. Agenda paripurna itu pun menunggu masa reses atau berhenti sidang pada 17 Februari hingga 13 Maret 2023.
"Agenda pengesahan Perppu Ciptaker menunggu masa reses berakhir, itu kalau dijadwalkan di Bamus," kata Achmad Baidowi dihubungi Katadata.co.id, Kamis (16/2).
Politisi yang akrab dipanggil Awiek itu menjelaskan batalnya pengesahan Perppu Ciptaker karena terganjal masalah prosedural. Dia mengatakan Baleg baru saja menyurati pimpinan DPR soal rencana pengesahan Perppu Cipta Kerja. Sedangkan pembahasan di tingkat terakhir harus dijadwalkan lebih dulu oleh Badan Musyawarah DPR atau Rapat Konsultasi Pengganti Bamus.
"Seandainya tadi pagi sudah ada pembahasan, mungkin bisa (sah), tapi tidak keburu," katanya.
Rapat paripurna hari ini pun tak dihadiri Ketua DPR Puan Maharani. Sidang paripurna hari ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.
Dalam sidang paripurna hari ini, Dasco Ahmad menyatakan DPR akan membahas Perppu Cipta Kerja sesuai dengan mekanisme perundangan. Selama sidang paripurna hari ini, DPR tidak mengesahkan legislasi apapun, hanya menutup masa sidang menuju masa reses.
"DPR bersama pemerintah akan membahas Perppu tersebut sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kepentingan nasional," kata Dasco.
Pada Rabu malam (15/2), Badan Legislasi DPR menyetujui Perppu Cipta Kerja dan sepakat membawa aturan tersebut ke rapat paripurna agar dapat disahkan menjadi undang-undang. Sebanyak tujuh fraksi menyetujui Perppu Ciptaker untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, dua fraksi, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Demokrat menyatakan menolak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Perppu Cipta Kerja akan disahkan pada sidang paripurna awal 2023. Menurutnya, materi Perppu Cipta Kerja telah dikomunikasikan kepada seluruh fraksi di DPR.
