Revitalisasi BUMN Dinilai Dongkrak Ekonomi Indonesia, Ini Pemicunya
Riset terbaru yang dikeluarkan DBS Group Research memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak positif di atas 5% sepanjang 2023. Ekonom senior DBS Radhika Rao mengatakan salah satu pendorong membaiknya pertumbuhan ekonomi adalah revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah dilakukan pemerintah.
“Perusahaan milik negara telah berada di barisan terdepan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang fokus pada revitalisasi dan merampingkan entitas,” ujar Radhika dalam riset DBS yang dikutip Sabtu (18/2).
Menurut Radhika saat ini kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia cukup besar, yaitu mencapai Rp 371 triliun atau setara 18% anggaran 2021 yang bersumber dari pajak, dividen, dan penerimaan bukan pajak. Selain itu, dia menyebut total aset seluruh BUMN pada 2021 setara dengan setengah GDP Indonesia atau sekitar IDR 9.000 triliun.
DBS Group Research menilai beberapa terobosan penting dengan mengubah beberapa entitas BUMN, perampingan dan pembentukan holding company. Saat ini terdapat 12 kelompok usaha dengan beberapa perusahaan induk di bidang energi, pertambangan, ultra mikro, perkebunan, farmasi, dan sektor pasokan makanan.
“Dipimpin Kementerian BUMN, sejumlah transformasi telah dilakukan terhadap sejumlah entitas BUMN termasuk membentuk perusahaan holding dan adanya inisiatif restrukturisasi,” ujar Radhika.
Beberapa terobosan lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong investasi di pabrik baterai EV dengan membentuk Perusahaan Baterai Indonesia (IBC), Pabrik baterai EV ini melibatkan konsorsium BUMN yang tergabung dalam perusahaan induk pertambangan Indonesia MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk yang bergerak di pertambangan nikel dan emas, perusahaan minyak dan gas Pertamina, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Menurut Radhika transformasi yang dilakukan kementerian BUMN pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo terlihat memberi dampak nyata dibanding pada periode pertama. Selain pendirian IBC, pembentukan holding ultra mikro merupakan contoh baik kementerian BUMN dalam membangun sinergi perbankan nasional untuk membantu lebih dari 15 juta nasabah mikro pada 2020 menjadi 29 juta pada 2024.
Kementerian BUMN juga telah melakukan perampingan BUMN menjadi 41 entitas pada akhir 2022. Jumlah ini turun drastis dari 113 entitas BUMN pada 2019. Rencananya perampingan akan terus dilakukan hingga menjadi 30 BUMN pada akhir 2024.
“Dalam pandangan kami, upaya ini kurang dihargai, tetapi sangat penting untuk menyeimbangkan kembali sumber daya dan meningkatkan keuntungan dari efisiensi,” ujar Radhika.
Sepanjang 2005-2020, pemerintah telah menyuntikkan lebih dari Rp 250 triliun ke sejumlah entitas BUMN. Namun suntikan dana tidak membuat BUMN berkembang sesuai harapan. Padahal dana yang sama menurut Radhika bisa dibelanjakan untuk kepentingan pembangunan di daerah.
Di sisi lain, DBS Research Group menilai beberapa program bantuan yang telah diluncurkan sejumlah entitas BUMN telah turut menjadi bantalan pertumbuhan ekonomi. Beberapa program yang dianggap berdampak positif menurut DBS di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta rumah tangga, Bantuan Pangan Non Tunai untuk 18,8 juta penerima, program Indonesia Pintar untuk 17,9 juta siswa dari SD hingga SMA dan asuransi kesehatan yang menjangkau 96,8 juta penduduk.
Beberapa inisiatif berupa insentif dan subsidi yang diberikan selama masa pandemi juga dinilai telah menahan merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu program yang masih bertahan adalah pemberian kredit usaha rakyat yang anggarannya naik dari Rp 100 triliun pada 2017 menjadi Rp 190 triliun pada 2022.
