DPR Setuju Bawa Perppu Cipta Kerja ke Sidang Paripurna untuk Disahkan
Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat sepakat membawa naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang. Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Achmad Baidowi mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat Bamus yang digelar Selasa (14/3).
"Disahkan dalam rapat paripurna terdekat," kata Baidowi kepada Katadata.co.id, Rabu (15/3).
Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPR yang terdiri dari pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan lainnya. Rapat Bamus digelar di hari yang sama dengan paripurna pembukaan masa sidang VI DPR.
Sebelum diadakan rapat Bamus, pada rapat Paripurna Selasa (14/3) anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Amin AK meminta Presiden Joko Widodo untuk menyusun dan menyerahkan rancangan Undang-undang pencabutan Perppu Ciptaker. Menurut Amin, pencabutan perlu dilakukan lantaran Perppu tak mendapat pengesahan dalam masa sidang III DPR sebelumnya, yang berakhir 16 Februari lalu.
"Saya meminta pimpinan DPR agar mendesak pemerintah menyusun RUU Pencabutan Perppu Cipta Kerja," ujar Amin saat menyampaikan interupsi dalam sidang paripurna.
Amin menuturkan, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 pemerintah tidak hanya berhak mengajukan RUU pengesahan Perppu tetapi juga mengajukan RUU pencabutan Perppu. Dalam hal Perppu tidak mendapat pengesahan DPR dalam masa sidang pertama setelah Perppu disahkan maka ia menyebut Perppu sudah tidak bisa lagi disahkan pada masa sidang berikutnya.
Adapun Perppu Cipta kerja diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022. Perppu telah diajukan ke DPR untuk disahkan pada masa sidang III lalu namun tak kunjung mendapat pengesahan. Senada dengan Amin, Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Fajri Nursyamsi sebelumnya juga menyampaikan hal serupa.
Fajri mengatakan, dengan tidak adanya pengesahan oleh DPR dalam masa sidang pertama setelah Perppu ditetapkan, maka aturan itu tidak bisa berlaku lagi. Ia menyebut Perppu tidak memenuhi syarat formil karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar.
Pastikan Perppu Tetap Berlaku
Berbeda pendapat dengan Amin AK, Baidowi mengatakan Perppu tetap bisa disahkan pada masa sidang IV. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan persetujuan Perppu melalui sidang paripurna DPR tidak mesti disahkan dalam masa sidang pertama setelah Perppu dikeluarkan.
Menurut Baidowi bila merunut riwayat pengesahan Perppu dari masa ke masa maka penetapan Perppu dilakukan pada masa sidang tahun pertama. Dia menyebut dulu DPR hanya bersidang dalam 1 masa sidang dalam setahun. Sedangkan sekarang DPR memiliki 5 masa sidang dalam setahun. Dengan begitu ia menyebut pengesahan bisa dilakukan dalam rentang satu tahun.
“Jadi bisa masa sidang pertama, kedua dan seterusnya,” ujar Baidowi.
Baidowi menjelaskan merujuk pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa mekanisme pembahasan RUU penetapan Perppu menjadi UU sama dengan mekanisme RUU lainnya. Dengan begitu pengesahan tidak harus dilakukan dalam 1 masa sidang.
Menurut Baidowi Pengesahan Perppu Cipta Kerja di sidang paripurna karena telah mendapat persetujuan tingkat 1 dalam rapat Badan Legislatif pada masa sidang III.
“Jadi harusnya sudah tidak ada perdebatan lagi karena DPR sudah setuju, bahwa belum pembahasan tingkat 2 (di paripurna) ini karena keburu penutupan masa sidang dan hal yang biasa,” ujar Baidowi.
Lebih jauh ia menyatakan pembahasan Perppu di tingkat pertama pada Badan Legislatif sudah berjalan dengan seksama. Persetujuan Perppu akhirnya didapat dengan dua fraksi yang menolak yaitu PKS dan Demokrat. Pembahasan antara Baleg dengan pemerintah juga sudah sampai pada kesepakatan bahwa Perppu siap dibawa ke Paripurna DPR untuk disahkan.
