KPK Tetapkan Gazalba Saleh Tersangka TPPU, DPR Setujui Pemecatan
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan kembali Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh sebagai tersangka. Kali ini Gazalba dikenakan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"KPK menetapkan tersangka kepada GS, hakim agung pada Mahkamah Agung, dengan pasal gratifikasi dan TPPU," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dikutip dari Antara, Rabu (22/3).
Ali menerangkan bahwa Gazalba sebelumnya telah menyandang status tersangka dalam pasal suap terkait dengan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Saat penyidik melakukan pengumpulan alat bukti terkait dengan dugaan suap tersebut, KPK menemukan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dalam penanganan perkara yang pernah disidangkan oleh GS sebagai salah satu hakimnya.
Tidak hanya itu, tim penyidik juga menemukan dugaan upaya pencucian uang. Dugaan ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu melalui transfer, pembelanjaan dan penukaran mata uang asing. Atas temuan tersebut, penyidik turut mengenakan pasal TPPU untuk memulai perampasan aset hasil korupsi untuk negara.
"Penerapan TPPU merupakan salah satu instrumen yang menjadi prioritas KPK agar aset recovery dapat dimaksimalkan sehingga mampu memberikan efek jera bagi para pelakunya," ujar Ali..
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di MA, antara lain, Hakim Yustisial nonaktif Edy Wibowo (EW), Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (GS), Hakim Yustisial nonaktif Prasetio Nugroho (PN), dan Redhy Novarisza (RN) selaku staf Gazalba Saleh.
Tersangka lainnya adalah Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati (SD), Hakim Yudisial nonaktif atau Panitera Pengganti Elly Tri Pangestu (ETP), dua aparatur sipil negara (ASN) Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), serta dua ASN di MA Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).
Selain itu, pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) serta debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT), debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS), dan tersangka terbaru adalah Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar Wahyudi Hardi (WH).
DPR Rekomendasikan Pemecatan
Di sisi lain Dewan Perwakilan Rakyat juga telah menyetujui pencabutan persetujuan terhadap hakim agung non aktif Gazalba Saleh. Persetujuan ditetapkan dalam sidang paripurna DPR yang berlangsung Selasa (21/3). Sidang paripurna yang merekomendasikan pemecatan Gazalba dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Pencabutan persetujuan untuk Hakim Agung non aktif Gazalba Saleh sebelumnya telah dibahas dalam rapat komisi hukum pada 26 Januari 2023. Puan mengumumkan surat pencabutan persetujuan juga diikuti dengan permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Hakim Agung Gazalba Saleh.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden setelah nama calon hakim diajukan oleh DPR. Adapun DPR melakukan uji kepatutan hakim Gazalba dari nama yang telah diusulkan oleh Komisi Yudisial.
