Bawaslu Ungkap Lima Titik Kecurangan Pemilu, Siapkan Peta Kerawanan
Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menemukan sejumlah titik rawan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan temuan itu mendorong badan pengawas menyusun indikator pemetaan kerawanan pemilu serentak 2024.
Lolly mengatakan berdasarkan kajian awal Bawaslu terdapat lima isu strategis yang rawan dengan kecurangan. Isu itu adalah politik uang, politisasi suku, agama, ras, dan antar-golongan atau SARA, kampanye di media sosial, netralitas ASN dan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.
"Ini (pemetaan indikator kerawanan) sebagai antisipasi, termasuk dalam mengisi bolong-bolongnya (kekurangan) regulasi," kata Lolly seperti dikutip dari laman resmi Bawaslu, Jumat (14/4).
Lolly menjelaskan pada pelaksanaan pemilu 2019 netralitas ASN berada dalam urutan atas pelanggaran pemilu yang terjadi. Menurut Lolly dari 1.475 dugaan pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2019, pelanggaran akibat lemahnya netralitas ASN berada di urutan pertama.
"Jadi pelanggaran netralitas ASN ini bukan sekadar wacana, tetapi sudah berdasarkan pengalaman fakta," ujar Lolly.
Dia menyebut kerawanan akibat lemahnya netralitas ASN pada pemilu 2024 dapat diantisipasi dengan melakukan sosialisasi kepada para ASN. Upaya ini dinilai lebih mudah lantaran tak ada calon presiden petahana atau incumbent yang akan maju dalam pilpres.
Selanjutnya mengenai politisasi SARA menurut Lolly akan menjadi lebih banyak disorot lantaran panjangnya masa sosialisasi yang tersedia. Sedangkan masa kampanye hanya singkat. Situasi ini menurut Lolly rentan untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk memainkan isu politik identitas.
Mengenai isu krusial ketiga yaitu politik uang menurut Lolly pada pemilu 2024 akan dipengaruhi oleh pesatnya digitalisasi. Dia menyebut bukan tidak mungkin politik uang tetap berjalan tetapi dengan metode non tunai atau cash less. Hal itu menurut Lolly menyebabkan sulitnya pembuktian.
"Politik uang makin banyak cara seperti dengan cash less sehingga kami membutuhkan kejelian untuk membuktikan dengan beragam potensi dan beragam modus operandi," ujar Lolly.
Isu keempat yang menjadi perhatian adalah strategi kampanye di media sosial. Lolly menyebut perkembangan media sosial yang begitu pesat perlu diantisipasi dengan sejumlah pendekatan. Ia berharap para peserta pemilu bisa menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Begitu juga dengan pemilih agar menggunakan media sosial untuk mencari informasi yang dibutuhkan.
Menurut Lolly saat ini Bawaslu telah membuat gugus tugas untuk media sosial. Selain itu sejumlah kerjasama juga telah dijalin dengan berbagai kelompok.
“Namun pada prakteknya masih ada upaya pelanggaran dengan berbagai cara nantinya," ujar Lolly.
Selanjutnya Bawaslu menyatakan titik rawan berada pada penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Lolly mengingatkan beberapa permasalahan sebelumnya seperti manipulasi surat suara atau biaya penyelenggaraan yang cukup besar.
Ia mencontohkan pada pemilu 2019 terdapat dugaan manipulasi surat suara pada pemilihan yang berlangsung di Malaysia. Saat itu Bawaslu memutuskan tak bisa menghitung surat suara tersebut karena dugaan manipulasi yang masif. Selain soal surat suara, isu lain di luar negeri yang jadi sorotan adalah persoalan biaya yang besar.
