Lewat RUU Kesehatan, Kemenkes Janji Cegah Bullying Dokter Spesialis
Kementerian Kesehatan menjanjikan Rancangan Undang-Undang Kesehatan mampu mencegah perundungan (bullying) calon dokter saat mengambil program spesialis. Pasal anti-perundungan saat ini diusulkan masuk dalam RUU tersebut.
Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril mengatakan pihaknya banyak mendapatkan laporan adanya perundungan calon dokter spesialis. Meski demikian dokter takut bersuara karena khawatir akan risikonya.
"Untuk itu kami mengusulkan perlindungan dalam RUU Kesehatan," kata Syahril dalam keterangan tertulis, Kamis (20/4).
Ketentuan tersebut akan diatur dalam pasal 208E poin d RUU Kesehatan. Bunyinya adalah "Peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan".
Selain itu Kemenkes dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyiapkan Pasal 282 ayat 2. Pasal tersebut mengatur tenaga medis dapat menghentikan pelayanan kesehatan jika mendapatkan perlakuan yang tak sesuai martabat, moral, kekerasan, pelecehan, dan perundungan.
Syahril mengatakan eliminasi perundungan penting agar sistem pendidikan dokter spesialis berjalan sesuai jalur. Apalagi Indonesia saat ini masih kekurangan dokter spesialis.
Makanya Kemenkes akan terus mempermudah program spesialis. Dalam hal ini kementerian akan terus merancang sistem yang murah, tak sulit, hingga berdasarkan meritokrasi.
"RUU Kesehatan akan menjadi solusi itu semua dan membuat tenang dokter serta tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya," kata Syahril.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerima laporan bahwa mayoritas peserta program dokter spesialis menjadi korban perundungan oleh dokter seniornya. Perundungan ini yang menyebabkan minimnya kuantitas dokter spesialis di dalam negeri.
Budi menyiapkan sanksi bagi tindak perundungan kepada dokter PPDS. Dia mengancam bila perundungan terjadi di sebuah rumah, sanksi akan diberikan dengan mencopot atau mengganti direktur di rumah sakit pemerintah.
"Kalau ternyata direktur rumah sakit tidak bisa menangani kasus perundungan PPDS, bakal diganti. Setidaknya kami bisa melakukan itu pada rumah sakit pemerintah," kata Budi pada 5 Desember 2022.
i
