Sekjen ASEAN Anggap Indonesia Berperan Penting Koordinasi Isu TPPO
Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menilai Indonesia berperan penting memimpin koordinasi dengan negara-negara ASEAN terkait isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam penipuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (online scam).
"Saya pikir ini adalah concern dan kepentingan ASEAN agar Indonesia memimpin tahun ini untuk bekerja secara erat dengan negara-negara anggota ASEAN untuk melawan segala bentuk perdagangan orang," ujar Hourn usai sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 (The 29th ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC) di Nusa Dua, Provinsi Bali, Senin.
Untuk mendalami kejahatan ini merupakan tugas negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN diminta untuk bekerja sama dan tidak bergerak secara individu dalam menghadapi kasus TPPO.
"Jadi saya pikir penting untuk ASEAN menangkal isu ini secara kolektif daripada individu, tetapi bekerja bersama untuk menangani isu ini di kawasan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kao Kim Hourn juga menyampaikan bahwa ASCC 2023 menyepakati empat dokumen komitmen yang akan dibahas dalam KTT ASEAN 2023, di antaranya soal pekerja migran.
"Saya yakin dokumen ini sangat signifikan untuk memproteksi pekerja migran dan nelayan migran di daerah kita di ASEAN," kata dia.
Ia pun mengapresiasi suksesnya sidang ASCC 2023 yang dipimpin Indonesia untuk mengkoordinasi sejumlah isu.
"Kalau saya boleh menyampaikan pagi ini para menteri sukses melakukan pertemuan untuk mengkoordinasi sejumlah isu yang penting bagi masyarakat ASEAN," tuturnya.
Pimpinan sidang ASCC ke-29, Menko PMK Muhadjir Effendy mengemukakan bahwa empat dokumen komitmen yang akan dibahas dalam KTT ASEAN, yakni terkait one health, jejaring desa ASEAN, pelindungan pekerja migran dalam situasi krisis, dan pekerja migran khususnya nelayan migran.
Dalam Sidang ASCC ke-29, Menko PMK menambahkan, para Menteri dan Sekretaris Jenderal ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dalam mewujudkan prioritas Pilar Sosial Budaya di bawah Kepemimpinan ASEAN Indonesia.
"Mari perkuat kerja sama kita dalam mendorong relevansi ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan di kawasan dan sekitarnya," kata Menko Muhadjir.
Adapun Presiden Joko Widodo akan mengangkat soal Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dari Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-42. Pasalnya, korban TPPO di ASEAN adalah warga dari negara yang berada di Asia Tenggara.
Jokowi mengatakan kejahatan perdagangan manusia harus diberantas dari hulu hingga hilir. Oleh sebab itu para pemimpin ASEAN akan menyiapkan strategi khusus.
"Dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur seperti disiarkan dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Senin (8/5).
